Kemendagri Teken Kontrak E-Katalog untuk Pengadaan Blangko E-KTP

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah, dan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Sarah Sadiqah di kantor Kemendagri, Jakarta, 14 November 2017. TEMPO/Putri.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah, dan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Sarah Sadiqah di kantor Kemendagri, Jakarta, 14 November 2017. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan kontrak katalog pengadaan blangko kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP melalui mekanisme katalog elektronik (e-katalog) sektoral dengan sejumlah perusahaan penyedia. Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan sistem e-katalog sektoral ini akan memudahkan kementerian dalam pengadaan, baik dari segi proses maupun harga.

    "Dengan e-katalog sektoral betul-betul dapat diwujudkan (pengadaannya), baik kaitannya waktu, harga, dan jumlah ketersediaan barang. Konkret dan riil akan terpenuhi," kata Hadi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 14 November 2017.

    Baca: Kemendagri: Sistem e-Katalog e-KTP Dapat Tekan Harga Blangko

    Hadi menyampaikan sistem e-katalog sektoral ini adalah penyediaan blangko oleh Kemendagri yang kemudian akan disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Adapun penyusunan dan pertanggungjawaban proses pengadaan dilakukan secara langsung oleh Kemendagri.

    "Daerah menerima blangko, dan itu disusun dan dipertanggungjawabkan oleh kementerian, itu namanya sektoral," kata Hadi.

    Hadi menyampaikan proses e-katalog itu merupakan upaya Kemendagri untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan dan akuntabel.

    Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan perlu waktu dua tahun untuk sampai pada kesepakatan penggunaan e-katalog sektoral ini. Zudan menyampaikan, salah satu keuntungan penggunaan e-katalog sektoral yakni penurunan harga yang cukup signifikan dalam pembelian tiap keping blangko e-KTP.

    "Dari aspek harga bisa terus ditekan. Pernah lelang di Rp 11.000, turun Rp 10.000, jadi Rp 9.547," ujar Zudan.

    Baca: Menjelang Pilkada Serentak, Pemerintah Segera Rampungkan E-KTP

    Menurut Zudan, penurunan harga dapat terus terjadi lantaran biaya investasi tahun berikutnya lebih murah. Penurunan harga itu pun, lanjut dia, akan berjalan linear dengan jumlah blangko yang dibutuhkan.

    Kemendagri menargetkan sebanyak 6,75 juta e-KTP akan dapat dicetak hingga akhir tahun ini dan 16 juta dicetak tahun depan. Kendati demikian, Zudan mengatakan angka itu akan terus dikoreksi mengingat setiap harinya ada perubahan data kependudukan seperti kematian dan perpindahan.

    "Setiap hari bertambah (penduduk) yang 17 tahun, ada yang meninggal, ada yang pindah. Jadi, prinsipnya adalah orang yang merekam KTP-nya segera selesai dan didistribusikan," ujarnya.

    Tiga perusahaan penyedia blangko e-KTP yang menandatangani kesepakatan dengan Kemendagri adalah PT Pura Barutama, PT Trisakti Mustika Graphika, dan PT Jasuindo Tiga Perkasa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.