Kemendagri Teken Kontrak E-Katalog untuk Pengadaan Blangko E-KTP

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah, dan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Sarah Sadiqah di kantor Kemendagri, Jakarta, 14 November 2017. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan kontrak katalog pengadaan blangko kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP melalui mekanisme katalog elektronik (e-katalog) sektoral dengan sejumlah perusahaan penyedia. Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan sistem e-katalog sektoral ini akan memudahkan kementerian dalam pengadaan, baik dari segi proses maupun harga.

"Dengan e-katalog sektoral betul-betul dapat diwujudkan (pengadaannya), baik kaitannya waktu, harga, dan jumlah ketersediaan barang. Konkret dan riil akan terpenuhi," kata Hadi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 14 November 2017.

Baca: Kemendagri: Sistem e-Katalog e-KTP Dapat Tekan Harga Blangko

Hadi menyampaikan sistem e-katalog sektoral ini adalah penyediaan blangko oleh Kemendagri yang kemudian akan disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Adapun penyusunan dan pertanggungjawaban proses pengadaan dilakukan secara langsung oleh Kemendagri.

"Daerah menerima blangko, dan itu disusun dan dipertanggungjawabkan oleh kementerian, itu namanya sektoral," kata Hadi.

Hadi menyampaikan proses e-katalog itu merupakan upaya Kemendagri untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan dan akuntabel.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan perlu waktu dua tahun untuk sampai pada kesepakatan penggunaan e-katalog sektoral ini. Zudan menyampaikan, salah satu keuntungan penggunaan e-katalog sektoral yakni penurunan harga yang cukup signifikan dalam pembelian tiap keping blangko e-KTP.

"Dari aspek harga bisa terus ditekan. Pernah lelang di Rp 11.000, turun Rp 10.000, jadi Rp 9.547," ujar Zudan.

Baca: Menjelang Pilkada Serentak, Pemerintah Segera Rampungkan E-KTP

Menurut Zudan, penurunan harga dapat terus terjadi lantaran biaya investasi tahun berikutnya lebih murah. Penurunan harga itu pun, lanjut dia, akan berjalan linear dengan jumlah blangko yang dibutuhkan.

Kemendagri menargetkan sebanyak 6,75 juta e-KTP akan dapat dicetak hingga akhir tahun ini dan 16 juta dicetak tahun depan. Kendati demikian, Zudan mengatakan angka itu akan terus dikoreksi mengingat setiap harinya ada perubahan data kependudukan seperti kematian dan perpindahan.

"Setiap hari bertambah (penduduk) yang 17 tahun, ada yang meninggal, ada yang pindah. Jadi, prinsipnya adalah orang yang merekam KTP-nya segera selesai dan didistribusikan," ujarnya.

Tiga perusahaan penyedia blangko e-KTP yang menandatangani kesepakatan dengan Kemendagri adalah PT Pura Barutama, PT Trisakti Mustika Graphika, dan PT Jasuindo Tiga Perkasa.






Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

1 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

4 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

4 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

4 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

6 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

10 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

10 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.