Jokowi Minta Korea Utara Hentikan Uji Coba Nuklir

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo di KTT ASEAN di Manila, Filipina,  14 November 2017. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden.

    Presiden Joko Widodo di KTT ASEAN di Manila, Filipina, 14 November 2017. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Korea Utara menghentikan uji coba nuklir dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semenanjung Korea diakui Jokowi sebagai salah satu titik yang rentan ketegangan.

    "Dari segi politik dan keamanan, kita paham betul adanya titik-titik yang rentan ketegangan, antara lain Semenanjung Korea. Posisi Indonesia dan posisi ASEAN sudah sangat jelas terhadap situasi Semenanjung Korea," kata Jokowi dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Selasa, 14 November 2017.

    Baca juga: Jokowi: Kami Siap Berkontribusi Jaga Stabilitas Semenanjung Korea

    Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 ASEAN Plus Three (APT) di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa. ASEAN Plus Three adalah forum kerja sama negara-negara ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, dan Cina.

    Jokowi menegaskan Korea Utara perlu segera menghentikan uji coba dan mematuhi semua resolusi DK PBB.

    Jokowi menganggap ASEAN Plus Three adalah kerja sama yang sangat penting dan strategis, baik dari sisi politik maupun ekonomi. "Dari sisi hubungan ekonomi, nilai strategis hubungan ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok tidak perlu dipertanyakan lagi," tuturnya.

    Baca juga: Terungkap, Cara Korea Utara Dapat Uang Asing Danai Program Nuklir

    Untuk lebih memantapkan kemitraan ekonomi tersebut, ASEAN dan Jepang, Korea Selatan, serta Cina perlu segera menyelesaikan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership. Hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif, juga perlu dihilangkan atau dikurangi.

    Dengan menjaga komitmen politik dan komitmen ekonomi APT, Jokowi yakin negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara akan melihat kawasan yang damai dan sejahtera.

    Baca juga: Kekuatan Militer Korea Utara Versus Indonesia, Siapa Kuat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.