KPK Periksa Wakil Bendahara Umum Golkar untuk Markus Nari

Mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari berjalan meninggalkan gedung KPK usai dimintai keterangannya oleh penyidik di Jakarta, 17 Mei 2017. KPK memeriksa Markus Nari sebagai saksi untuk tersangka anggta DPR non aktif Miryam S Haryani atas kasus pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golongan Karya Zulhendri Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus pemberian keterangan palsu dalam perkara korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Zulhendri dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari.

"Kapasitas saya jelas sebagai saksi. Sebagai warga negara yang baik, dipanggil institusi penegak hukum sebagai saksi dalam perkara Markus Nari sebagai tersangka e-KTP, saya datang dong," kata Zulhendri di KPK, Jakarta, Selasa, 14 November 2017.

Baca: Jaksa KPK Buka Rekaman Sugiharto-Johannes Marliem di Sidang E-KTP

Pemanggilan Zulhendri ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada pemanggilan pertama pada 7 November 2017 ia tak hadir. Dia pun mengaku belum memahami alasan pemanggilan oleh KPK tersebut. "Saya belum mengerti. Yang jelas, dipanggil untuk tersangka Markus Nari. Substansinya apa, saya belum mengerti," ujarnya.

Nama Zulhendri sempat muncul dalam persidangan terdakwa pemberi keterangan palsu dalam persidangan e-KTP, Miryam S. Haryani. Saat memberi kesaksian, pengacara Farhat Abbas mengaku pernah berkomunikasi dengan Zulhendri terkait dengan posisi Setya Novanto dalam korupsi e-KTP.

Baca: Kasus E-KTP, KPK Periksa Rudi Alfonso Terkait Markus Nari

Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara di KPK. Pertama, ia dijadikan tersangka dalam perkara menghalangi penyidikan karena telah menekan Miryam S. Haryani untuk memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan. Dalam kasus itu, Markus dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Senin kemarin, Miryam telah divonis bersalah atas pemberian keterangan palsu tersebut.

Kedua, Markus menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. KPK menduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar periode 2009-2014 itu berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR serta menerima aliran dana dari proyek tersebut.






KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

23 Juni 2021

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang.


Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

7 November 2020

Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

Fredrich menuding Setya Novanto belum membayar jasanya selama menjadi pengacara terpidana kasus korupsi proyek e-KTP itu.


KPK Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi e-KTP Markus Nari ke LP Sukamiskin

2 Oktober 2020

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi e-KTP Markus Nari ke LP Sukamiskin

KPK mengeksekusi terpidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, Markus Nari.


Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

11 September 2020

Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

Komplotan pembuat E-KTP palsu di Cilincing diringkus Polres Jakarta Utara, setelah polisi melakukan undercover buying.


MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

7 Juli 2020

MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

MAKI mengajukan praperadilan dan meminta hakim menyatakan penghentian Penyelidikan TPPU Setya Novanto yang dilakukan Bareskrim Polri dan KPK tidak sah


Mereka yang Merayakan Natal di Rumah Tahanan KPK

25 Desember 2019

Mereka yang Merayakan Natal di Rumah Tahanan KPK

Untuk bisa berkunjung pada Hari Natal ini, keluarga tahanan harus datang lebih pagi untuk mendaftar terlebih dahulu.


Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

3 Desember 2019

Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

Febri mengatakan KPK mengajukan banding karena pihaknya meyakini Markus Nari semestinya terbukti menerima US$ 900 ribu.


Markus Nari Hadapi Sidang Vonis di Kasus E-KTP Hari Ini

11 November 2019

Markus Nari Hadapi Sidang Vonis di Kasus E-KTP Hari Ini

Jaksa menuntut Markus Nari 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.