Sidang Vonis Buni Yani, Amien Rais dan Alumni 212 Akan Hadir

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani saat melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, 2 November 2017. Sidang putusan Buni Yani digelar pada 14 November 2017 di Pengadilan Negeri Bandung. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani saat melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, 2 November 2017. Sidang putusan Buni Yani digelar pada 14 November 2017 di Pengadilan Negeri Bandung. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO, Bandung - Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian, Buni Yani, akan menjalani sidang putusan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 14 November 2017. Sidang tersebut mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan.

    Sejak pagi, ratusan simpatisan Buni dari organisasi kemasyarakatan Aliansi Pergerakan Islam dan Front Pembela Islam sudah melakukan aksi unjuk rasa di luar gedung. Sementara itu, ratusan aparat keamanan tampak berjaga-jaga dengan memasang pagar betis di halaman gedung.

    Baca: Vonis Buni Yani, Ratusan Simpatisan Penuhi Area Sidang

    Selain dihadiri para simpatisan, sidang vonis Buni disebut akan dihadiri sejumlah tokoh. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon; mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amien Rais, dan sejumlah tokoh yang sempat terlibat dalam aksi 212 dikabarkan akan hadir.

    Buni Yani sebelumnya bertemu dengan Fadli Zon di gedung DPR pada 2 November 2017. Kala itu, Fadli Zon mengingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kepentingan politik dan tidak boleh dikait-kaitkan dengan satu hal, seperti motif balas dendam. "Mudah-mudahan itu tidak terjadi," ucap Fadli.

    Baca: Fadli Zon Berharap Hakim Jatuhkan Vonis yang Adil untuk Buni Yani

    Sementara itu, kuasa hukum Buni, Aldwin Rahadian, berharap kliennya diputus bebas oleh majelis hakim. "Kami selaku penasihat hukum tentu mengharapkan keputusan yang terbaik bagi klien kami, yakni Buni Yani, serta berharap hakim dapat memutus perkara ini dengan obyektif dan seadil-adilnya," ujarnya.

    Buni Yani didakwa telah melakukan ujaran kebencian dan mengedit atau mengubah isi video pidato Basuki Tjahaja Purnama—kini mantan Gubernur DKI Jakarta. Ia didakwa dengan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Buni dengan hukuman 2 tahun penjara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.