Vonis Buni Yani, Ratusan Simpatisan Penuhi Area Sidang

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani usai mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, 3 Oktober 2017. Buni Yani, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama dua tahun penjara serta dikenakan denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. TEMPO/Prima Mulia

    Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani usai mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, 3 Oktober 2017. Buni Yani, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama dua tahun penjara serta dikenakan denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO, Bandung - Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian Buni Yani menjalani sidang putusan pada Selasa, 14 November 2017, di gedung perpustakaan dan kearsipan Kota Bandung. Meski sidang belum berlangsung, ratusan simpatisan Buni Yani sudah memadati ruang sidang.

    Pantauan Tempo, ratusan simpatisan Buni Yani dari organisasi kemasyarakatan Aliansi Pergerakan Islam dan Front Pembela Islam sudah melakukan aksi unjuk rasa di luar gedung. Sementara itu, ratusan aparat keamanan tampak berjaga-jaga dengan memasang pagar betis di halaman gedung.

    Baca: Sidang Vonis Buni Yani hari ini, Polisi Terjunkan 800 Personel

    Kepolisian melakukan pengamanan cukup ketat sejak di pintu masuk gedung. Para pengunjung sidang tidak diperbolehkan membawa tas ke arena persidangan. Kepolisian dan TNI menerjunkan sekitar 800 personel untuk menjaga persidangan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, sidang tersebut akan dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon; mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amien Rais; dan sejumlah tokoh yang sempat terlibat dalam aksi 212.

    Baca: Muannas Alaidid: Buni Yani Pantas Dipidana Lebih dari Dua Tahun

    Kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, berharap kliennya diputus bebas oleh majelis hakim. "Kami selaku penasihat hukum tentu mengharapkan keputusan yang terbaik bagi klien kami, yakni Buni Yani, dan berharap hakim dapat memutus perkara ini dengan obyektif dan seadil-adilnya," katanya dalam keterangannya.

    Buni Yani didakwa telah melakukan ujaran kebencian dan mengedit atau mengubah isi video pidato Basuki Tjahaja Purnama—kini mantan Gubernur DKI Jakarta. Ia didakwa dengan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Buni Yani dengan hukuman 2 tahun penjara.

    Perkara ini bermula saat Buni Yani mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, ke Facebook. Tak hanya mengunggah, dia pun membubuhi keterangan transkrip video pidato tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan transkrip yang asli. Dia menghilangkan kata "pakai" saat Ahok menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.