Ganjar Pranowo Pantau Soal 34 Warga Demak di Mimika Papua

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, seusai memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Oktober 2017. Andi Narogong diketahui melakukan sejumlah pertemuan dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan pengusaha lainnya. TEMPO/Imam Sukamto

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, seusai memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Oktober 2017. Andi Narogong diketahui melakukan sejumlah pertemuan dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan pengusaha lainnya. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau kabar tentang 34 warga Kabupaten Demak di dua desa di Mimika, Papua, yang ditengarai dikuasai kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka. 

    "Kita mantau terus (perkembangannya), kan militer sedang bertindak ya, tentu kalau sudah posisi seperti itu militer yang maju," ungkap Ganjar di Kantor Gubernuran Jalan Pahlawan, Senin 13 November 2017.

    Baca juga: OPM Bantah Menyandera 1.300 Warga Mimika Papua

    Ganjar mengatakan sejauh ini belum ada informasi adanya permintaan tebusan uang dan sebagainya. Namun hal itu akan terus diawasi agar bisa mengambil tindakan yang tepat. Ia mengaku mempercayakan sepenuhnya kepada militer untuk menangani hal tersebut.

    "Jika dibutuhkan tindakan dari Pemprov atau Pemkab  kita akan sampaikan," kata Politikus PDI Perjuangan itu.

    Kepala Polres Demak, Ajun Komisaris Besar Sonny Irawan mengatakan 34 warga Demak tersebut merupakan perantau yang bekerja selama 10 tahun di Papua. Mereka merupakan warga Desa Kedondong, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

    Awalnya, salah satu warga mengadu ke Kepala Desa soal komunikasi dengan keluarganya yang terputus. Curiga menjadi tawanan bersama 1.300 penduduk di Mimika lainnya, warga pun melapor. Laporan diwakilkan oleh Kades Kedondong, Sistianto ke Unit Intel Polres Demak.

    Pihak Polres Demak pun berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri mengingat kasus tersebut merupakan masalah nasional.

    Setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.

    FITRIA RAHMAWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.