Hanura Pecat Miryam S. Haryani dari Keanggotaan Partai dan DPR

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa pemberi keterangan palsu Miryam S. Haryani  usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 November 2017. Miryam divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA FOTO

    Terdakwa pemberi keterangan palsu Miryam S. Haryani usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 November 2017. Miryam divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menyatakan akan memecat Miryam S. Haryani sebagai kader partai sekaligus keanggotaannya di Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah memvonis Miryam penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

    Majelis hakim yang diketuai Franky Tambun menyatakan Miryam terbukti memberikan keterangan palsu dalam sidang perkara korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

    Baca juga: Miryam S. Haryani Divonis 5 Tahun Penjara

    "Berhentikan," kata Oesman, yang akrab disapa OSO, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 November 2017. Dia menyebut pemberhentian Miryam diproses mulai hari ini.

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah ini menuturkan langkah Hanura selanjutnya adalah menentukan anggota pengganti Miryam di DPR. Menurut Oesman, Dewan Pimpinan Pusat Hanura segera memerintahkan pimpinan fraksi di DPR membahasnya.

    Baca juga: Miryam S. Haryani Baca Pleidoi: Tuhan Tidak Pernah Tidur

    Miryam S. Haryani didakwa memberikan keterangan palsu saat hadir menjadi saksi dalam sidang untuk dua terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto. Dengan alasan berada dalam tekanan penyidik KPK, Miryam kemudian mencabut semua keterangan yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.