Setya Novanto Mangkir, Saut KPK: Semua Orang Punya Pintu Taubat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua KPK Saut Situmorang, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPK, Jakarta, 3 Oktober 2017. KPK menetapkan mantan Bupati Kabupaten Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka yang diduga menerima uang sebesar Rp 13 miliar terkait kasus dugaan korupsi dalam penerbitan ijin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta IUP operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara 2007-2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil ketua KPK Saut Situmorang, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPK, Jakarta, 3 Oktober 2017. KPK menetapkan mantan Bupati Kabupaten Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka yang diduga menerima uang sebesar Rp 13 miliar terkait kasus dugaan korupsi dalam penerbitan ijin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta IUP operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara 2007-2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Depok - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan tidak mau berandai-andai soal mangkirnya Setya Novanto dari panggilan lembaga antirasuah pada hari ini.

    "Siapa tahu besok, Allah bekerja sama dengan dia (Setya) sehingga sadar, tiba dia datang mengakui, semua orang mempunyai pintu taubat," kata Saut kepada wartawan seusai Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Universitas Indonesia, Depok, Senin, 13 November 2017.

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Setya Novanto dipanggil KPK untuk menjadi saksi bagi Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Namun Setya Novanto mangkir.

    Baca juga: Setya Novanto: Saya Belum Berpikir Praperadilankan KPK

    "Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, dalam pesan tertulis di Jakarta, Senin, 13 November 2017.

    Febri menjelaskan, surat tersebut dikirimkan dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat yang ditandatangani oleh Ketua DPR. "Alasan yang digunakan adalah terkait izin presiden," kata Febri.

    Adapun KPK, menurut Saut Situmorang, telah siap jika Setya Novanto kembali mengajukan praperadilan. Menurut Saut, kalau ada mekanisme hukum yang dilakukan oleh Setya Novanto, KPK menaati pemanggilan oleh pengadilan. "Setiap pihak kan punya planning masing-masing, kalau dari bukti sih saya rasa sudah cukup," kata Saut.

    Menurut Saut, kekalahan pada praperadilan saat penetapan tersangka Setya Novanto yang pertama bukan menggugurkan adanya peristiwa tindak pidana. Saat itu yang menjadi perdebatan proses membawanya menjadi kasus pidana. "Kalau penetapan tersangka kali ini tetap menggunakan bukti lama sebagai bukti sudah ada tahun lalu, prosesnya saja yang diperbaiki," katanya.

    Baca juga: Setya Novanto Tersangka Lagi, DPD Golkar Mengaku Tetap Solid

    Proses penyidikan, kata Saut, dimulai dari awal lagi. KPK sudah mengirimkan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) dan melakukan pemanggilan. "Semua langkah itu dilakukan untuk menjadi tindakan yang lebih berdaya guna, KPK juga punya strategi sendiri," katanya.

    Setya Novanto hari ini diketahui pergi ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepada wartawan, Ketua DPR itu mengatakan ia akan tetap berfokus menjalankan tugas kenegaraan dan tugas sebagai Ketua Partai Golkar. "Saya sekarang akan menjalankan tugas kenegaraan dan partai," ujarnya, di Kupang, Senin, 13 November.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.