INFO MPR - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Sangatta Selatan, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Senin, 13 November 2017. Hadir mendampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Mahyunadi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Tri Untiastuti, dan Kepala SDN 007 Sangatta Selatan Siswati. Kehadiran Mahyudin disambut dengan tarian Toraja dari tiga penari cilik.
Dalam kesempatan itu, Mahyudin meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan pendidikan. Menurut dia, di dunia pendidikan, Indonesia tertinggal 40 tahun dari negara maju. Tiongkok, misalnya, sangat memprioritaskan pendidikan di negaranya. Mereka membangun sumber daya manusia (SDM) dan sudah bisa membuat chip. “Indonesia belum bisa seperti Tiongkok. Karena itu, pendidikan harus menjadi perhatian," katanya.
Mahyudin mengungkapkan banyaknya masalah dalam pendidikan di Indonesia. Pertama, pola pikir para guru. Menurut dia, tugas guru bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Mengajar berbeda dengan mendidik. Mengajar adalah menurunkan atau menularkan ilmu pengetahuan, sedangkan mendidik adalah membentuk karakter seorang anak didik untuk mandiri dan berhasil dalam hidupnya. "Perlu kepedulian atau care dalam pendidikan. Guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik," ucapnya.
Masalah pendidikan kedua adalah persoalan anggaran. Menurut Mahyudin, anggaran pendidikan yang saat ini sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu ditambah. "Ke depan anggaran pendidikan perlu dinaikkan menjadi 25 persen," ujarnya.
Masalah ketiga pendidikan adalah Program Indonesia Pintar yang perlu dievaluasi. Menurut Mahyudin, bantuan rutin sebesar Rp 425 ribu kepada siswa dalam program ini tidak dimanfaatkan untuk membeli keperluan sekolah. "Di lapangan, uang bantuan itu untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras. Kenapa? Karena kemiskinan. (Kemiskinan) Inilah yang harus diatasi," tuturnya.
Masalah keempat adalah persoalan pemerataan pendidikan. Kata Mahyudin, saat ini terjadi disparitas pendidikan antara pusat dan daerah. Menurut dia, ujian nasional (UN) memang berguna untuk mengetahui pemerataan pendidikan secara nasional. Namun dia berpendapat UN tidak perlu dilakukan setiap tahun karena UN tidak menentukan kelulusan siswa. "Kita perlu melakukan moratorium UN. Lebih baik dana UN digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan," ucapnya.
Persoalan pendidikan lain adalah peningkatan kualitas guru. Menurut Mahyudin, para guru perlu diberi beasiswa dan kesempatan melanjutkan pendidikan di luar negeri. "Saya titip kepada pengambil kebijakan untuk benar-benar memperhatikan pendidikan agar kemiskinan bisa dituntaskan dan Indonesia menjadi lebih baik ke depan," katanya. (*)
