Kuasa Hukum Sarankan Setya Novanto Tidak Datang ke Panggilan KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fredrich yunadi

    Fredrich yunadi

    TEMPO.CO, Jakarta-Kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan  telah menerima surat panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kliennya.

    Setya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus e-KTP Senin besok, 13 November 2017. Namun, Fredrich menyarankan kliennya tak perlu menghadiri pemanggilan KPK.

    Baca: Setya Novanto Belum Memastikan Hadir pada Panggilan KPK

    "Saya belum tahu beliau hadir apa enggak, tapi kami memberikan saran tidak mungkin bisa hadir karena KPK tidak punya wewenang memanggil," kata Fredrich seusai mendampingi Setya di acara penutupan atap bangunan Gedung Panca Bakti, Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta pada Ahad, 12 November 2017.

    Fredrich beralasan surat pemanggilan yang diterima Setya bukanlah yang ketiga. Menurut dia, surat pemanggilan baru dapat dikatakan kedua atau ketiga jika Setya tidak datang dengan tanpa alasan.

    Simak: JK Serahkan Urusan Setya Novanto Kepada KPK

    Pada pemanggilan pertama, Setya mangkir dengan alasan tengah mengunjungi konstituen di masa reses DPR. Pekan lalu Setya kembali absen dan surat ketidakhadirannya dikirimkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Dalam surat itu Sekjen DPR meminta KPK meminta izin Presiden jika ingin memanggil Setya.

    Fredrich berujar akan meminta perlindungan pada Presiden, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia jika KPK berniat memanggil paksa Setya. "Pasti kami akan meminta perlindungan pada Presiden termasuk pada polisi dan TNI," ujar Fredrich.

    Lihat: Oka Masagung Akui Ada Tanda Terima Rp 1 Miliar dari Setya Novanto

    Setya tak hanya akan diperiksa sebagai saksi untuk Anang. Ketua Umum Partai Golkar ini juga telah ditetapkan kembali sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. KPK sebelumnya menetapkan Setya sebagai tersangka dalam perkara yang sama, tetapi Setya lolos setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilannya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.