Penyanderaan di Papua, Polisi Diminta Utamakan Negosiasi

Ketua tim penyelidikan orang hilang Oktto Nur Abdullah bersama komisioner Komnas HAM Maneger Nasution (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat pernyataan penolakan pemanggilan dari Tim Penasehat Hukum Kivlan Zein, di Komnas HAM, Jakarta, 14 Juli 2014. Pemanggilan ini terkait pemeriksaan keberadaan 13 aktivis yang dihilangkan paksa pada 1998 lalu. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia diminta mengutamakan upaya negosiasi dalam penyelesaian kasus penyanderaan terhadap ribuan warga di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah tersebut. Penggunaan kekuatan dinilai harus menjadi pilihan terakhir.

“Negosiasi penting dilakukan untuk menghindari korban, terutama dari masyarakat sipil sebagai pihak korban penyanderaan,” ujar Direktur Pusat Studi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Maneger Nasution saat dihubungi Tempo pada Ahad, 12 November 2017.

Baca: Polisi Tetapkan Status Buron terhadap Penyandera Warga Papua

Menurut Maneger, aparat TNI dan Polri di Papua tidak bisa berkomunikasi dengan kelompok bersenjata secara langsung. Alhasil, aparat harus mengandalkan tokoh agama dan adat setempat. “Saya berharap mereka bisa menggunakan potensi dari tokoh-tokoh ini dengan sabar," tuturnya.

Sekitar 1.300 warga di Desa Kimbely dan Desa Banti, dua kilometer dari Distrik Tembagapura, Mimika, dikabarkan telah menjadi korban penyanderaan KKB. Warga setempat dilarang ke luar kampung, sehingga warga tidak bisa bepergian untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari.

Baca: Kasus Penyanderaan Warga Mimika, Jokowi Dimninta Segera Bertindak

Menurut informasi terakhir dari pihak kepolisian, ribuan orang ini tidak mengalami penyanderaan. Kepolisian mengatakan kelompok ini hanya membatasi warga yang ingin melintas. Sedangkan menurut Maneger, informasi yang ia peroleh, akses jalan menuju kedua kampung telah diuruk KKB. “Jadi mereka menguasai betul teritori di sana,” katanya.

Merespons kasus ini, polisi kemudian menetapkan status buron terhadap 21 orang. Mereka diduga tidak hanya terlibat dalam KKB ini, tapi juga dalam sejumlah aksi penembakan lain di daerah Mimika sejak 2015.

Opsi penggunaan kekuatan, seperti kontak senjata dengan kelompok ini, kata Maneger, harus menjadi pilihan terakhir jika upaya negosiasi tak membuahkan hasil. Namun ia meminta opsi ini dilakukan dengan terukur.

Maneger mengatakan penggunaan kekuatan memang dibutuhkan, tapi harus dibarengi dengan upaya lain. “Tidak bisa parsial TNI-Polri saja, tidak bisa pula hanya ekonomi semata, harus komprehensif.” Karena itu, Maneger juga berharap pemerintah bisa memiliki political will atau kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus di Papua itu.






Resmikan Rusun Polri Menteng, Anies Baswedan: Hasil Pajak dan Amanat dari Rakyat

4 jam lalu

Resmikan Rusun Polri Menteng, Anies Baswedan: Hasil Pajak dan Amanat dari Rakyat

Anies Baswedan berharap kolaborasi antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya akan terus berlanjut.


Polisi Bantah Tangkap Aremania Pengunggah Video Penonton Terkunci di Kanjuruhan

11 jam lalu

Polisi Bantah Tangkap Aremania Pengunggah Video Penonton Terkunci di Kanjuruhan

Soal Aremania yang sempat ditangkap, Nico Afinta sempat membisik kepada Kadivhumas Polri. "Sudah dipulangkan."


2 Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Dapat Kenaikan Pangkat

14 jam lalu

2 Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Dapat Kenaikan Pangkat

Dua polisi itu gugur bersama ratusan korban lainnya dalam tragedi Kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober 2022.


Ini Penyebab Dua Polisi Meninggal saat Tragedi Kanjuruhan

15 jam lalu

Ini Penyebab Dua Polisi Meninggal saat Tragedi Kanjuruhan

Dua personel polisi tewas dalam tragedi Kanjuruhan, Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Keduanya tewas saat berada di tribun selatan


Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo ke Kejaksaan Hari Ini

17 jam lalu

Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo ke Kejaksaan Hari Ini

Polri melimpahkan tahap dua kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdy Sambo ke Kejari Jakarta Selatan hari ini


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

17 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

17 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

18 jam lalu

Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan agar polisi tidak antikritik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

22 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

Polri telah menaikan kasus tragedi kanjuruhan ke penyidikan.