Penyanderaan di Papua, Polisi Diminta Utamakan Negosiasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua tim penyelidikan orang hilang Oktto Nur Abdullah bersama komisioner Komnas HAM Maneger Nasution (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat pernyataan penolakan pemanggilan dari Tim Penasehat Hukum Kivlan Zein, di Komnas HAM, Jakarta, 14 Juli 2014. Pemanggilan ini terkait pemeriksaan keberadaan 13 aktivis yang dihilangkan paksa pada 1998 lalu. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua tim penyelidikan orang hilang Oktto Nur Abdullah bersama komisioner Komnas HAM Maneger Nasution (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat pernyataan penolakan pemanggilan dari Tim Penasehat Hukum Kivlan Zein, di Komnas HAM, Jakarta, 14 Juli 2014. Pemanggilan ini terkait pemeriksaan keberadaan 13 aktivis yang dihilangkan paksa pada 1998 lalu. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia diminta mengutamakan upaya negosiasi dalam penyelesaian kasus penyanderaan terhadap ribuan warga di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah tersebut. Penggunaan kekuatan dinilai harus menjadi pilihan terakhir.

    “Negosiasi penting dilakukan untuk menghindari korban, terutama dari masyarakat sipil sebagai pihak korban penyanderaan,” ujar Direktur Pusat Studi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Maneger Nasution saat dihubungi Tempo pada Ahad, 12 November 2017.

    Baca: Polisi Tetapkan Status Buron terhadap Penyandera Warga Papua

    Menurut Maneger, aparat TNI dan Polri di Papua tidak bisa berkomunikasi dengan kelompok bersenjata secara langsung. Alhasil, aparat harus mengandalkan tokoh agama dan adat setempat. “Saya berharap mereka bisa menggunakan potensi dari tokoh-tokoh ini dengan sabar," tuturnya.

    Sekitar 1.300 warga di Desa Kimbely dan Desa Banti, dua kilometer dari Distrik Tembagapura, Mimika, dikabarkan telah menjadi korban penyanderaan KKB. Warga setempat dilarang ke luar kampung, sehingga warga tidak bisa bepergian untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari.

    Baca: Kasus Penyanderaan Warga Mimika, Jokowi Dimninta Segera Bertindak

    Menurut informasi terakhir dari pihak kepolisian, ribuan orang ini tidak mengalami penyanderaan. Kepolisian mengatakan kelompok ini hanya membatasi warga yang ingin melintas. Sedangkan menurut Maneger, informasi yang ia peroleh, akses jalan menuju kedua kampung telah diuruk KKB. “Jadi mereka menguasai betul teritori di sana,” katanya.

    Merespons kasus ini, polisi kemudian menetapkan status buron terhadap 21 orang. Mereka diduga tidak hanya terlibat dalam KKB ini, tapi juga dalam sejumlah aksi penembakan lain di daerah Mimika sejak 2015.

    Opsi penggunaan kekuatan, seperti kontak senjata dengan kelompok ini, kata Maneger, harus menjadi pilihan terakhir jika upaya negosiasi tak membuahkan hasil. Namun ia meminta opsi ini dilakukan dengan terukur.

    Maneger mengatakan penggunaan kekuatan memang dibutuhkan, tapi harus dibarengi dengan upaya lain. “Tidak bisa parsial TNI-Polri saja, tidak bisa pula hanya ekonomi semata, harus komprehensif.” Karena itu, Maneger juga berharap pemerintah bisa memiliki political will atau kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus di Papua itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.