Penginnya Mahfud MD, KPK Segera Bawa Setya Novanto ke Pengadilan

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahfud MD. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mahfud MD. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, JEMBER -Mahfud MD, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) segera melimpahkan berkas perkara Setya Novanto ke peradilan setelah ketua DPR ini kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus E- KTP.

    "Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," jelas Mahfud di sela-sela Konferensi Hukum Tata Negara di Jember, Sabtu 11 November 2017.

    Baca: Jadi Tersangka, Setya Novanto Bakal Ajukan ...

    Mahfud menjelaskan ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan maka praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur. "Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi," ujar Mahfud.

    Mahfud menilai KPK berwenang menangkap Setya Novanto, namun dengan beberapa syarat."Bisa ditangkap bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif," ujar Mahfud.

    Baca: Alasan Setya Novanto Utamakan Laporkan KPK ke Polisi Ketimbang Daftar Praperadilan

    Kemarin, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi E- KTP  dan menyatakan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 untuk Setya Novanto.

    Saut menyebutkan bahwa KPK pada 5 Oktober 2017 melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara E-KTP dan telah meminta keterangan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

    Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Setya Novanto di rumah di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru pada Jumat sore, 3 November 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.