JK Serahkan Urusan Setya Novanto Kepada KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla dan KH. Salahuddin Wahid di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, 29 Oktober 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Wakil Presiden Jusuf Kalla dan KH. Salahuddin Wahid di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, 29 Oktober 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan menanggapi penetapan kembali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Ia menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Itu urusan KPK lah," kata JK, begitu ia kerap disapa, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu, 11 November 2017.

    Baca: Kata Novel Baswedan Soal Penetapan Tersangka Setya Novanto ...

    Setya Novanto kembali dijadikan tersangka oleh KPK sejak penerbitan Surat Perintah Penyidikan pada 31 Oktober 2017. Adapun pengumuman resmi Setya sebagai tersangka baru dilakukan KPK kemarin malam, 10 November 2017.

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, menyatakan bahwa KPK sudah memegang dua alat bukti permulaan yang cukup untuk kembali menetapkan Setya sebagai tersangka. Hal itu sudah dipastikan sejak gelar perkara pada akhir Oktober 2017.

    Baca juga: Pengacara Setya Lapor Polisi, KPK Akan Fokus Tangani Kasus E-KTP ...

    Setya pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi E-KTP. Ia disangka berperan mengatur proses pengadaannya sehingga menguntungkan dirinya dan pihak lain. Penetapan tersangka itu dianulir oleh Penghadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan pra-peradilan.

    JK mengatakan bahwa sudah biasa bagi KPK untuk menangani korupsi seperti kasus Setya Novanto yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Jadi, ia merasa tidak perlu melakukan intervensi ataupun berpendapat soal kasus itu. "Kan ini memang tugas KPK untuk memberantas korupsi."

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.