Milad Ke-108 Hijriah, Muhammadiyah Ajak Jaga Persatuan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Haedar Nashir. TEMPO/Pius Erlangga

    Haedar Nashir. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan menjelang Pemilihan Umum 2019. Sebab, belakangan ini terjadi masalah dalam kehidupan kebangsaan sebagai imbas dari perpolitikan nasional.

    "Yakni ada nuansa saling membelah, yakni kanan-kiri, NKRI-anti-NKRI, toleran-inteloren," katanya saat menghadiri acara Peringatan dan Refleksi Milad Muhammadiyahke-108 Hijriah di gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya, Sabtu, 11 November 2017.

    Baca: Perpu Ormas: NU Mendukung, Muhammadiyah Menolak

    Menurut Haedar, jika masalah-masalah tersebut tidak dikelola dengan baik, akan meretakkan kehidupan kebangsaan. Karena itu, kata dia, Muhammadiyah berkomitmen mengajak semua pihak untuk memiliki platform dalam sebuah format yang dapat merekatkan kebersamaan.

    "Boleh ada kompetisi dan persaingan. Tapi kita harus elegan menolak kompetisi agar tidak terjadi konflik," katanya. Dia menambahkan, bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan peluang gara-gara masalah kasuistik yang bisa diselesaikan tanpa harus di bahwa ke ranah nasional itu.

    Simak: NU dan Muhammadiyah Desak PBB Hentikan Krisis Rohingya

    Sebagai upaya menjaga persatuan, Muhammadiyah mengajak dialog nasional untuk merekat kebersamaan. "Kami ingin membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menutup luka-luka politik sekaligus menjadi modal menghadapi Pemilu 2019 agar tidak retak oleh politik."

    Milad Muhammadiyah ke-108 Hijriah/105 Masehi yang jatuh pada 18 November ini mengambil tema Muhammadiyah Merekat Kebersamaan. Dalam acara ini, Haedar mengisi seminar bertema "Meningkatkan Peran Muhammadiyah dalam Mengemban Nilai Kebangsaan".

    Kepada para ratusan pengurus daerah Muhammadiyah yang hadir, Haedar mengatakan bangsa Indonesia mempunyai sistem kenegaraan modern, yakni Pancasila dan agama. Menurut dia, Pancasila dan agama merupakan bagian dari nilai yang dimiliki bangsa Indonesia.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.