Usut Korupsi E-KTP, KPK Diserang dari Tiga Penjuru

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Widjojanto. TEMPO/Rully Kesuma

    Bambang Widjojanto. TEMPO/Rully Kesuma

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mengatakan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bukan hanya tentang bagaimana anggaran negara dikorupsi, tapi juga tentang serangan balik dari para pihak yang diduga menjadi pelaku korupsi proyek e-KTP.

    Bambang mengatakan KPK, yang kini tengah mengusut kasus e-KTP, tak luput dari serangan tersebut. Ia melihat KPK diserang dari tiga posisi. "Lembaganya sendiri, kebijakan antikorupsi, dan orang-orang KPK-nya dihabisi," katanya dalam lokakarya bertajuk "Jangan Lelah Melawan Korupsi" di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2017.

    Baca juga: Kuasa Hukum Setya Novanto Akan Laporkan KPK ke Polisi

    Karena itu, Bambang berpesan agar masyarakat tetap terus mendukung KPK dalam memberantas korupsi, termasuk kasus korupsi e-KTP yang kini masih bergulir. "Saat publik tidak ada di dalam, KPK akan tidak ada apa-apanya," ujarnya.

    Bambang mengatakan korupsi sudah dilakukan mulai perumusan anggaran suatu program. Menurut dia, proses transaksi sudah dimulai sejak saat itu. "Merumuskan anggaran saja sudah ada transaksinya. Itu terjadi jauh sebelum pengadaan barang dan jasa," ucapnya.

    Baca juga: Jadi Tersangka, Setya Novanto Bakal Ajukan Lagi Praperadilan

    Lokakarya “Jangan Lelah Melawan Korupsi” itu digelar untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional 2017. Dalam acara ini, turut hadir juru bicara KPK, Febry Diansyah, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, artis Sophia Latjuba, dan sejarawan Zen R.S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.