Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Helikopter AW 101

Reporter

image-gnews
Kontrak Pengadaan Helikopter AW-101 Diduga Lewat Penunjukan
Kontrak Pengadaan Helikopter AW-101 Diduga Lewat Penunjukan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Kusno menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Irfan Kurnia Saleh, tersangka korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (Helikopter AW 101) di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara tahun 2016-2017.

Irfan merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dari unsur swasta dalam kasus tersebut.

"Mengadili dalam provisi, menolak provisi pemohon, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon seluruhnya, dan membebankan biaya perkara untuk pemohon sebesar nihil," kata hakim Kusno saat membacakan putusan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2017.

Baca: SB Tersangka Kasus Heli AW101, Puspom TNI: Penyidikan Transparan

Dalam putusannya, hakim Kusno menilai penetapan tersangka terhadap Irfan sah secara hukum. Dia berdalih telah meneliti bukti surat dari perkara ini. "Bukti surat di tahap penyelidikan dan berita acara pemeriksaan yang mengarah ke penyidikan dapat dijadikan bukti permulaan sehingga telah ada bukti permulaan yang cukup," ujarnya.

Selain itu, dalam putusannya, Kusno menilai telah ada pemeriksaan calon tersangka pembelian Helikopter AW 101 sehingga penetapan Irfan sebagai tersangka sah secara hukum. Ia menunjuk bukti acara pemeriksaan tanggal 18 dan 20 Mei atas nama Irfan Kurnia Saleh. Sedangkan pemohon ditetapkan menjadi tersangka pada 13 Juni karena ada laporan kejadian tindak pidana korupsi. "Sehingga petitum pemohon yang menyatakan penyidikan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum harus ditolak," ucapnya.

Baca: Puspom TNI Cari Inisiator Utama Kasus Korupsi Heli AW 101

Hakim Kusno juga menolak dalil pemohon yang menyebutkan KPK tidak berwenang mengangkat penyelidik yang tidak berasal dari instansi kepolisian. "Berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan penyelidik harus diangkat dari kepolisian harus ditolak," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

POM TNI sendiri telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter AW 101 di TNI AU tahun 2016-2017. Kelimanya merupakan anggota TNI AU, yaitu Kolonel Kal FTS SE, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan; Marsekal Madya TNI FA, pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol Administrasi WW, pejabat pemegang kas atau pekas; Pembantu Letnan Dua SS, staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu; dan Marsda TNI SB, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.

Irfan diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter angkut AW 101 di TNI AU tahun 2016-2017. Akibatnya, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.

Sebelumnya, pada April 2016, TNI AU mengadakan pengadaan satu unit Helikopter  AW 101 dengan metode pemilihan khusus, yang artinya proses lelang harus diikuti dua perusahaan peserta lelang.

Irfan selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri juga diduga sebagai pengendali PT Karya Cipta Gemilang mengikuti proses pemilihan dengan menyertakan kedua perusahaan tersebut.

KPK menduga, sebelum proses lelang, tersangka Irfan sudah melakukan perikatan kontrak dengan AgustaWestland sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak sekitar Rp 514 miliar.

Pada Juli 2016 dilakukan penunjukan pengumuman, yaitu PT Diratama Jaya Mandiri, dan dilanjutkan dengan kontrak antara TNI AU dan PT DJM dengan nilai kontrak Rp 738 miliar. Pengiriman Helikopter  AW 101 dilakukan sekitar Februari 2017.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

JPU Sebut Tak Perlu Hadirkan Eks KASAU Agus Supriatna di Sidang Kasus Heli AW-101, Ini Sebabnya

26 Desember 2022

Mantan KASAU Marsekal TNI (Purn.) Agus Supriatna,seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 3 Januari 2018. Agus Supriatna, diperiksa terkait tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter angkut Augusta Westland-101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017. TEMPO/Imam Sukamto
JPU Sebut Tak Perlu Hadirkan Eks KASAU Agus Supriatna di Sidang Kasus Heli AW-101, Ini Sebabnya

JPU KPK menyatakan alat bukti telah cukup sehingga tidak perlu menghadirkan Eks KASAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna


Eks Kasau Agus Supriatna Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Helikopter AW 101

12 Desember 2022

Mantan KASAU Marsekal TNI (Purn.) Agus Supriatna,seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 3 Januari 2018. Agus Supriatna, diperiksa terkait tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter angkut Augusta Westland-101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Kasau Agus Supriatna Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Helikopter AW 101

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan eks Kasau Maresekal (Purn) Agus Supriatna dalam kasus korupsi helikopter AW 101 hari ini.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

6 Desember 2022

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, menunjukkan Wakil Presiden PT. Widya Sapta Colas periode 2013-2015, Viktor Sitorus, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 Desember 2022. Tindak pidana korupsi tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp.156 miliar dari total nilai kontrak sebesar Rp.265 miliar terkait proyek multiyears peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, di Kabupaten Bengkalis, Riau, pada 2013-2015. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

29 November 2022

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI Angkatan Udara (AU), Agus Supriatna, usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta Selatan, 3 Januari 2018. TEMPO/Lani Diana
Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

23 November 2022

Mantan KASAU Marsekal TNI (Purn.) Agus Supriatna,seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 3 Januari 2018. Agus Supriatna, diperiksa terkait tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter angkut Augusta Westland-101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus Supriatna melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.


Sidang Kasus Helikopter AW 101, JPU Ungkap Aliran Duit ke Eks KASAU Agus Supriatna Rp 17,773 Miliar

13 Oktober 2022

Tersangka mantan Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri (DJM) sekaligus Pengendali PT. Karsa Cipta Gemilang (KCG) Irfan Kurnia Saleh alias Jhon Irfan Kenway (kanan), tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 1 September 2022. Irfan Kurnia menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan helikopter angkut  AW 101 VIP / VVIP di TNI Angkatan Udara (TNI AU) Tahun 2016-2017, yang merugikan keuangan negara mencapai Rp224 Miliar dari nilai kontrak Rp738, 9 Miliar. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Sidang Kasus Helikopter AW 101, JPU Ungkap Aliran Duit ke Eks KASAU Agus Supriatna Rp 17,773 Miliar

JPU menyebut ada aliran dana ke eks KASAU Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari pengadaan Helikopter AW 101


Jaksa Sebut Pengadaaan Helikopter AW 101 Rugikan Negara Rp 738,9 Miliar

13 Oktober 2022

Tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) sekaligus Pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG) Irfan Kurnia Saleh alias Jhon Irfan Kenway (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022. Irfan Kurnia diduga korupsi pengadaan helikopter angkut AW 101 VIP / VVIP di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp224 miliar dari nilai kontrak Rp738, 9 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa Sebut Pengadaaan Helikopter AW 101 Rugikan Negara Rp 738,9 Miliar

Jaksa menyebut pengadaan Helikopter AW 101 yang ditujukan untuk kendaraan VIP/VVIP Presiden merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar.


KPK Selesaikan Penyidikan Kasus Helikopter AW-101 dengan Tersangka Irfan Kurnia

21 September 2022

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Selesaikan Penyidikan Kasus Helikopter AW-101 dengan Tersangka Irfan Kurnia

KPK telah menyelesaikan penyidikan kasus korupsi helikopter Agusta Westland 101 dengan tersangka Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway.


KPK Minta Kesadaran Eks KSAU Agus Supriatna Bersedia Diperiksa dalam Kasus Heli AW-101

14 September 2022

Mantan KASAU Marsekal TNI (Purn.) Agus Supriatna, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 3 Januari 2018. Agus Supriatna, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Minta Kesadaran Eks KSAU Agus Supriatna Bersedia Diperiksa dalam Kasus Heli AW-101

Menurut KPK, pemanggilan anggota TNI, termasuk mantan KSAU Agus Supriatna sebagai saksi tak perlu izin khusus.


Mantan KSAU Tak Hadir di Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Heli AW-101

9 September 2022

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna usai diperiksa perihal kasus dugaan korupsi pembelian helikopter angkut AugustaWestland 101 atau helikopter AW 101 tahun 2016-2017 di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Juni 2018. TEMPO/Andita Rahma
Mantan KSAU Tak Hadir di Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Heli AW-101

Dua perwira tinggi purnawirawan TNI AU tidak hadir pada panggilan pemeriksaan kasus korupsi Heli AW-101 di KPK.