Jadi Tersangka, Setya Novanto Bakal Ajukan Lagi Praperadilan

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi E-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, 3 November 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi E-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, 3 November 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Setya Novanto menyatakan akan menempuh dua langkah hukum atas  penetapan Setya sebagai tersangka dalam perkara korupsi e-KTP. Pengacara Setya, Fredrich Yunadi mengatakan akan kembali mengajukan gugatan praperadilan dan melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke kepolisian.

    "Praperadilan pasti kami lakukan, tidak mungkin tidak," kata Fredrich melalui telepon pada Jumat, 10 November 2017.

    KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Jumat, 10 November 2017. Sebelumnya, KPK pernah menjerat Setya Novanti dalam perkara yang sama pada 17 Juli 2017 lalu. Namun status tersangka ini gugur, setelah gugatan praperadilan Setya Novanto  dikabulkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar pada 29 September 2017.

    Baca juga: Jokowi Minta Jangan Ada Kegaduhan antara KPK dan Polri

    Fredrich mengatakan, pihaknya juga akan melaporkan KPK ke kepolisian dengan tuduhan melawan putusan pengadilan praperadilan.

    "Putusan praperadilan sangat jelas memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap Pak Setya Novanto. Sekarang kalau KPK tetapkan lagi, KPK melawan putusan pengadilan. Ya kena pidana," kata Fredrich.

    Fredrich mengatakan timnya sudah berkomunikasi dengan Setya Novanto ihwal langkah hukum yang akan mereka ditempuh. Setya Novanto, menurut Fredrich, menyerahkan proses hukum itu pada tim kuasa hukum.

    Baca juga: Soal SPDP, Agus Rahardjo: KPK dan Polri Jangan Diadu

    "Mengambil langkah itu wewenang tim kuasa hukum. Beliau sudah serahkan pada kami," ujarnya.

    Fredrich berujar pihaknya akan secepanya mengajukan gugatan praperadilan maupun pidana ke kepolisian. Praperadilan, kata dia, kemungkinan akan diajukan pada Senin pekan depan. "Kalau pidana mungkin malam ini kami laporkan," kata Fredrich.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.