Jadi Tersangka, Setya Novanto Bakal Ajukan Lagi Praperadilan

Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi E-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, 3 November 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Setya Novanto menyatakan akan menempuh dua langkah hukum atas  penetapan Setya sebagai tersangka dalam perkara korupsi e-KTP. Pengacara Setya, Fredrich Yunadi mengatakan akan kembali mengajukan gugatan praperadilan dan melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke kepolisian.

"Praperadilan pasti kami lakukan, tidak mungkin tidak," kata Fredrich melalui telepon pada Jumat, 10 November 2017.

KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Jumat, 10 November 2017. Sebelumnya, KPK pernah menjerat Setya Novanti dalam perkara yang sama pada 17 Juli 2017 lalu. Namun status tersangka ini gugur, setelah gugatan praperadilan Setya Novanto  dikabulkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar pada 29 September 2017.

Baca juga: Jokowi Minta Jangan Ada Kegaduhan antara KPK dan Polri

Fredrich mengatakan, pihaknya juga akan melaporkan KPK ke kepolisian dengan tuduhan melawan putusan pengadilan praperadilan.

"Putusan praperadilan sangat jelas memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap Pak Setya Novanto. Sekarang kalau KPK tetapkan lagi, KPK melawan putusan pengadilan. Ya kena pidana," kata Fredrich.

Fredrich mengatakan timnya sudah berkomunikasi dengan Setya Novanto ihwal langkah hukum yang akan mereka ditempuh. Setya Novanto, menurut Fredrich, menyerahkan proses hukum itu pada tim kuasa hukum.

Baca juga: Soal SPDP, Agus Rahardjo: KPK dan Polri Jangan Diadu

"Mengambil langkah itu wewenang tim kuasa hukum. Beliau sudah serahkan pada kami," ujarnya.

Fredrich berujar pihaknya akan secepanya mengajukan gugatan praperadilan maupun pidana ke kepolisian. Praperadilan, kata dia, kemungkinan akan diajukan pada Senin pekan depan. "Kalau pidana mungkin malam ini kami laporkan," kata Fredrich.






Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

14 menit lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

48 menit lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

2 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

3 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

4 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

4 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

4 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

17 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

17 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.