Soal Aliran Kepercayaan, Tjahjo Khawatir Ada Aliran Sesat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerima ucapan selamat seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI pengesahan UU Ormas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerima ucapan selamat seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI pengesahan UU Ormas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya butuh waktu untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan aliran kepercayaan bisa dicantumkan dalam kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP). Kementerian Dalam Negeri, kata Tjahjo, perlu mendata berbagai macam aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.

    Menurut dia, yang memiliki data aliran kepercayaan di Indonesia adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun data ini perlu dicek ulang ke Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung guna mengetahui mana yang sah dan tidak.

    Baca juga: Kepercayaan Masuk Kolom Agama, Kemendagri Benahi Aplikasi SIAK

    "Kategori aliran sesat, kan ada juga. Maka, secara prinsip, pemerintah akan melaksanakan putusan MK yang mengikat, tapi pendataannya kami butuh waktu," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta, Jumat, 10 November 2017.

    Tjahjo menuturkan pemerintah menyadari berbagai aliran kepercayaan ada di Indonesia. Pemerintah pun tetap berkomitmen memberikan KTP kepada penganutnya tanpa diskriminasi.

    Ia menjelaskan, pihaknya masih memikirkan bagaimana teknis pencantuman kepercayaan di kolom agama KTP nantinya.

    "Apakah cukup ditulis aliran kepercayaan atau harus ditulis, misalnya, Sunda Wiwitan. Ini juga perlu kami bahas dulu. Saya belum bisa memutuskan," ucapnya.

    Keputusan menerapkan agama kepercayaan berawal dari uji materi Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 65 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pihak yang mengajukan adalah empat pemohon dari agama lokal yang berbeda, yaitu Nggay Mehang Tana, penghayat kepercayaan Marapu; Pagar Demanra Sirait, penghayat kepercayaan Parmalim; Arnol Purba, penghayat kepercayaan Ugamo; juga Carlin, penganut kepercayaan Sapta Dharma.

    Baca juga: Putusan MK Soal Kolom Agama, Pemerintah Diminta Waspadai Hal ini

    Para pemohon menilai aturan dalam empat ayat pada dua pasal tersebut telah menimbulkan praktik diskriminasi yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 terhadap para penghayat aliran kepercayaan di Indonesia. Mereka kerap mengalami masalah dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan karena kosongnya kolom agama. Akibatnya para penganut kepercayaan beserta keluarganya kesulitan memperoleh hak pendidikan serta pekerjaan karena dituduh tak beragama atau ateis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.