Sidang E-KTP, Auditor BPKP Ungkap Celah Penyimpangan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sidang lanjutan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Andi Narogong kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, 20 Oktober 2017. Salah satu saksi yaitu Ketua DPR RI, Setya Novanto kembali tidak hadir dalam sidang kali ini. Tempo/Fajar Pebrianto

    Sidang lanjutan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Andi Narogong kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, 20 Oktober 2017. Salah satu saksi yaitu Ketua DPR RI, Setya Novanto kembali tidak hadir dalam sidang kali ini. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua pejabat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sejumlah celah penyimpangan dalam proyek e-KTP terungkap dari keterangan para saksi.

    Salah satu saksi, Mahmud Toha Siregar, ikut menjadi anggota tim yang menangani langsung tinjauan atas dokumen lelang e-KTP. Auditor BPKP itu mengatakan lembaganya tidak mendampingi keseluruhan proses pembahasan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. "Hanya pendampingan berupa review (peninjauan) atas dokumen pelaksanaan proses pelelangan," kata Mahmud kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Jumat, 10 November 2017.

    Baca: Nama Setya Novanto Kembali Disebut dalam Sidang E-KTP...

    Menurut Mahmud, yang ditinjau tim BPKP hanya dokumen kelengkapan dalam proses lelang, seperti rencana anggaran belanja (RAB). Tim tidak mengubah anggaran dalam lelang karena sudah bersifat definitif atau pasti. "Kami lihat apa data dan buktinya sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

    Hakim bertanya apakah berarti anggaran tidak berubah dan hanya kegiatan selama proses pelaksanaan e-KTP yang bergeser. "Benar, Yang Mulia," ucap Mahmud.

    Setelah rancangan anggaran dasar disusun, Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit. Rancangan anggaran itu juga dipresentasikan Gamawan di lembaga antikorupsi. Saat itu KPK menyarankan pengadaan proyek didampingi Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    Keterlibatan BPKP dalam pelaksanaan proyek e-KTP diungkap pula oleh Gamawan saat diperiksa KPK pada akhir 2016. Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri meminta BPKP turut mendampingi pengadaan proyek senilai Rp5,9 triliun ini. Namun, belakangan, BPKP sendiri yang mengumumkan bahwa terjadi korupsi pada proyek ini dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

    Baca juga: Peran Istri dan Anak Setya Novanto Mencuat di Sidang E-KTP...

    Mantan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Iman Bastari, juga mengatakan lembaganya hanya meninjau dokumen yang diberikan panitia lelang, yang dipimpin Drajat Wisnu Setyawan. "Kalau ada yang merekayasa dokumen, itu tanggung jawab mereka (panitia lelang).” Ia dan tim, kata Iman, sudah menyampaikan dengan tegas hasil tinjauan dilaksanakan.

    Hakim tampak tak puas dengan jawaban Iman. "Apa hasil laporan itu dilaksanakan?" Iman mengaku tidak mengetahui apakah saran-saran dalam tinjauan dari BPKP dilaksanakan. Pemantauannya dilakukan pihak lain.

    “Saya surprise (kaget) saja ketika di tengah jalan proyek ini bermasalah, padahal ini proyek mulia," ujarnya. Iman mengaku sudah tidak menjabat di BPKP sejak akhir 2012 atau saat pelaksanaan proyek e-KTP masing berlangsung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.