Panglima Gatot: Indonesia Adalah Negara yang Diperebutkan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sesuai menjadi pembicara dalam seminar antara TNI dan Ikatan Dokter Indonesia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta,  9 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sesuai menjadi pembicara dalam seminar antara TNI dan Ikatan Dokter Indonesia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, 9 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan rakyat harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Sebab, kata dia, Indonesia merupakan negara yang diperebutkan oleh bangsa luar.

    "Kita diperebutkan karena kekayaan alam kita," ujar Gatot saat memberikan sambutan dalam acara seminar Ketahanan Kesehatan Global di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Kamis, 9 November 2017.

    Gatot mengatakan Indonesia diperebutkan karena kondisi dunia nantinya akan kekurangan sumber energi serta pangan. Saat ini, dia melanjutkan, 70 persen konflik di dunia berlatar belakang energi. "Contoh, kita lihat konflik terjadi di satu lokasi, Arab Spring," katanya.

    Baca juga: Panglima TNI Gatot Nurmantyo Merotasi Perwira Tinggi

    Menurut Gatot, pada tahun-tahun mendatang, negara di kawasan ekuator merupakan negara paling aman. Sebab, negara di daerah khatulistiwa memiliki kondisi cadangan minyak, energi, serta pangan melimpah. "Di khatulistiwa ini, bisa bercocok tanam sepanjang tahun, antara lain Indonesia adalah negara yang luar biasa suburnya," ucapnya.

    Gatot berujar, berdasarkan penelitian, minyak bumi akan habis pada 2014, sedangkan konsumsi energi akan meningkat menjadi 41 persen, di mana jumlah penduduk akan mencapai 12,3 miliar orang. "Bayangkan, tempat yang masih aman nanti adalah Indonesia, orang akan berebut untuk cari makan di Indonesia," ujar dia.

    Gatot menyatakan Indonesia diperebutkan oleh bangsa luar dengan cara proxy war. Ini merupakan jenis perang dengan menggunakan pihak ketiga. "Perang ini juga melalui berbagai aspek berbangsa dan bernegara," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.