Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TGKH Abdul Madjid, Pahlawan Nasional Pendiri Nahdlatul Wathan

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan kepada empat tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta,  9 November 2017. Keempat tokoh yang mendapat gelar pahlawan berasal dari empat provinsi yang berbeda. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan kepada empat tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 9 November 2017. Keempat tokoh yang mendapat gelar pahlawan berasal dari empat provinsi yang berbeda. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada empat orang tokoh di Istana Negara, Kamis, 9 November 2017. Diantara tokoh yang diberi gelar pahlawan tersebut adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah ulama kharismatis asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tokoh yang dikenal juga dengan sebutan Tuan Guru Pancor ini adalah pendiri Nahdlatul Wathan, organisasi massa keislaman berpengaruh di wilayah NTB. Dalam Bahasa Indonesia, Nahdlatul Wathan berarti kebangkitan bangsa. 

Tuan Guru Pancor lahir di Kampung Bermi, Pancor, Selong, Lombok Timur, pada 5 Agustus 1898. Dia wafat pada 21 Oktober 1997 pada usia 99 tahun.

Dilansir dari situs Nahdlatul Wathan, Tuan Guru Pancor mendapat pendidikan dari keluarga maupun Sekolah Rakyat Negara di Lombok. Pada usia 15 tahun, dia berangkat ke Mekkah untuk menimba ilmu di Madrasah As-Saulatiyyah. Setelah menyelesaikan pendidikan, dia kembali ke Tanah Air pada 1934 dan mendirikan Pondok Pesantren Al-Mujahidin.

Baca juga: Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional pada 4 Tokoh, Ini Jasa Mereka

Berselang tiga tahun, pada 22 Agustus 1937, Tuan Guru Pancor mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) untuk murid laki-laki, dan mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) pada 21 April 1943 untuk murid perempuan. Kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama yang berdiri di Pulau Lombok, dan merupakan cikal bakal berdirinya semua madrasah yang bernaung dibawah organisasi Nahdlatul Wathan.

Pada zaman penjajahan, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid juga menjadikan madrasah NWDI dan NBDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan. Bersama guru-guru madrasah NWDI dan NBDI, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid membentuk gerakan yang diberi nama Gerakan Al-Mujahidin, yang tujuan utamanya adalah untuk membela tanah air dan merebut kemerdekaan dari rongrongan penjajah dimasa itu.

Perkembangan madrasah-madrasah yang merupakan cabang dari NWDI dan NBDI cukup pesat. Pada 1952, tercatat sebanyak 66 madrasah telah didirikan oleh para alumni NWDI dan NBDI yang tersebar diberbagai daerah. Untuk lebih memudahkan dalam koordinasi, pembinaan dan pengembangan madrasah-madrasah cabang tersebut, 1 Maret 1953 TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mendirikan organisasi Nahdlatul Wathan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Diberikan Tanggal 9 November

Hingga 1997, tercatat sebanyak 647 lembaga pendidikan telah didirikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Begitu pula dengan lembaga sosial dan dakwah Islamiyah yang berada dibawah naungan organisasi Nahdlatul Wathan, telah tersebar diseluruh provinsi di Indonesia. Hingga tahun 2016, tercatat lebih dari 1.000 madrasah yang berada dibawah naungan organisasi Nahdlatul Wathan telah didirikan.

Selain Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Jokowi juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuk Laksamana Malahayati, Sultan Mahmud Riayat Syah, dan Lafran Pane. Penganugerahan itu dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengatakan keempat nama tersebut dipilih berdasarkan jasa dan tindakan kepahlawanan mereka. Dengan kata lain, mereka yang tak terlibat di medan perang namun berjasa di bidang pergarakan berhak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional juga.

"Jadi, penyandang gelar Pahlawan Nasional bukan hanya mereka yang berjasa di medan perang saja, tetapi mereka yang juga berjasa di bidang lain yang gaung dan manfaatnya dirasakan secara nasional," ujar Khofifah.

ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

51 menit lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah sinyal yang diberikan Luhut soal adanya pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

1 jam lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

1 jam lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

1 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

2 jam lalu

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi
Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

Istana tanggapi pernyataan Djarot PDIP tentang Jokowi menyiapkan keluarganya maju di kontestasi politik. Isu dinasti politik sengaja digelindingkan.


Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo berjalan didampingi Menko Perekonmian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Ketua KADIN yang juga ketua ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Arsjad Rasjid saat acara pembukaan ASEAN Business Investment Summit (ABIS) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. ABIS 2023 mengangkat tema ASEAN Centralilty: Inovating Toward Greater Inclusivity. ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Akbar Nugroho Gumay
Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

Dua pernyataan Menko kabinet Jokowi yang saling bertolak belakang soal pembatasan BBM mulai 17 Agustus. Apa kata Airlangga dan Luhut?


Istana Jawab Kritik PDIP soal Politik Keluarga Jokowi: Dalam Demokrasi, Rakyat yang Menentukan

3 jam lalu

Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Istana Jawab Kritik PDIP soal Politik Keluarga Jokowi: Dalam Demokrasi, Rakyat yang Menentukan

Staf Khusus Presiden Grace Natalie mengatakan zaman sekarang setiap partai politik pasti bakal menimbang popularitas dan elektabilitas setiap calon.


Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

3 jam lalu

Gedung Kementerian PUPR. Foto : Kementerian PUPR
Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

Otorita IKN langsung menggelar rapat di PUPR pada hari ini, sehari setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Percepatan Pembangungan ibu kota baru itu.


Harapan Petani Kopi Saat Jokowi Berkunjung ke Lampung Barat

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo melihat biji kopi yang dipanen petani di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Jumat, 12 Juli 2024. Dalam kunjungannya, Jokowi menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas kopi Indonesia, yang memiliki sekitar 1,2 juta hektare lahan produksi yang tersebar di seluruh negeri. Foto: Sekretariat Presiden
Harapan Petani Kopi Saat Jokowi Berkunjung ke Lampung Barat

Presiden Jokowi berkunjung ke lahan kopi di Lampung Barat pada hari ini. Seorang petani kopi mengharapkan dukungan ini.


Jokowi Belum Jelas Kapan Pindah ke IKN karena Fasilitas Belum Siap, PUPR: Sedang Kami Usahakan

4 jam lalu

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Jokowi Belum Jelas Kapan Pindah ke IKN karena Fasilitas Belum Siap, PUPR: Sedang Kami Usahakan

Kementerian PUPR mengupayakan fasilitas di Ibu Kota Nusantara atau IKN segera siap, sehingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa segera pindah.