Direktur Utama BIJB Meyakini Pembangunan BIJB Sesuai Target

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama BIJB Meyakini Pembangunan BIBJ Sesuai Target

    Direktur Utama BIJB Meyakini Pembangunan BIBJ Sesuai Target

    INFO JABAR – Direktur Utama PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra meyakini pembangunan fisik BJIB di Kertajati, Majalengka, bisa selesai sesuai dengan target pada awal 2018. Untuk mengejar target soft launching pada April 2018, kini pengerjaannya tengah dikejar.

    "Kami kerjakan 24 jam, karena soft launching ini kita ingin bisa laksanakan April mendatang," katanya, di Bandung, Rabu, 8 November 2017.

    Semula, uji coba pengoperasian BIJB akan dilakukan Februari 2017 tapi diundur pada April 2018. Ini dimaksudkan agar pesiapannya maksimal, terutama pada pelayanan navigasi penerbangan.

    Virda menjelaskan progres pengerjaan bandar udara (bandara) senilai Rp 2,6 triliun ini, hingga 30 Oktober sudah mencapai 66,5 persen. Pengerjaan BIJB berikut kawasan aerocity dibagi dalam tiga paket oleh tiga kontraktor. Paket satu meliputi pembangunan infrastruktur yang dikerjakan PT Adhi Karya Tbk dengan capaian 97,74 persen. Paket dua meliputi pembangunan gedung terminal penumpang dikerjakan PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Pembangunan Perumahan sudah mencapai 52,59 persen. Sedangkan paket tiga meliputi pembangunan gedung operasional yang dikerjakan PT Waskita Karya sudah rampung 90,33 persen.

    PT Waskita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan sarana penunjang operasional bandara berupa incenerator, meteorologi, ground water tank, jalan kawasan, substation, dan perangkat keamanan kebakaran bandara.

    Untuk runway sepanjang 3.500 meter, kata Virda, progresnya sudah mencapai 90 persen. Dengan panjang runway sepanjang itu, BIJB bisa didarati pesawat berbadan lebar, misalnya Boeing 747.

    Sedangkan fasilitas bahan bakar pesawat hydrant pit dari Pertamina sudah siap 100 persen. Tower untuk navigasi penerbangan yang dioperasikan Airnav sudah mencapai 82 persen. “Penyambung air sudah mencapai 95 persen dan penyambungan listrik 96 persen,” ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.