KPK Pertimbangkan Jemput Sjamsul Nursalim di Singapura

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Melawan Lupa (Mama) Mega Korupsi BLBI terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dalam demo di depan gedung KPK, Jakarta, 23 Mei 2017. Mereka mendesak KPK menyeret bos Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Syamsul Nursalim, Boyke Gozali serta Artalyta Suryani. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Melawan Lupa (Mama) Mega Korupsi BLBI terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dalam demo di depan gedung KPK, Jakarta, 23 Mei 2017. Mereka mendesak KPK menyeret bos Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Syamsul Nursalim, Boyke Gozali serta Artalyta Suryani. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung berhasil mendatangkan Sjamsul Nursalim untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut lembaganya mempertimbangkan opsi menjemput Sjamsul, yang diduga masih berada di Singapura.

    "Kami pertimbangkan dulu, tergantung kebutuhan penanganan perkara dan sejauh mana saksi itu dibutuhkan," kata Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 November 2017.

    Tiga kali dipanggil KPK untuk diperiksa, tiga kali pula Sjamsul mangkir. Meski KPK telah meminta bantuan kepada otoritas Singapura, Febri mengakui lembaganya kesulitan menghadirkan Sjamsul untuk diperiksa penyidik.

    Baca juga: Kasus Korupsi BLBI, KPK Bakal Jerat dengan Pidana Korporasi  

    Febri mengatakan salah satu kesulitan yang dihadapi KPK adalah adanya perbedaan aturan hukum antara Indonesia dan Singapura. "Kami tidak bisa melakukan upaya paksa atau sejenisnya," ujarnya.

    KPK saat ini terus mendalami peran eks pemilik BDNI tersebut dalam penerbitan SKL oleh Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung. SKL tetap diterbitkan Syafruddin walaupun BDNI belum menyelesaikan kewajiban secara keseluruhan. Kewajiban yang dimaksud adalah penyerahan aset oleh BDNI sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BPPN.

    Berdasarkan laporan audit dari BPK pada 10 Oktober 2017, KPK mengumumkan kerugian negara dalam kasus ini menjadi Rp 4,58 triliun. Angka tersebut meningkat dari laporan semula saat penetapan Syafruddin sebagai tersangka, yaitu Rp 3,7 triliun.

    Baca juga: Kasus BLBI, Penyelamatan Sjamsul Nursalim Dirancang Sejak Lama

    Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Syafruddin. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Berdasarkan informasi terakhir dari pihak otoritas Singapura, kata Febri, Sjamsul Nursalim diketahui berada di Singapura. Selama ini, surat pemanggilan terhadap Sjamsul juga ditujukan ke alamatnya di Singapura.

    Empat saksi yang rencananya diperiksa KPK pada hari ini untuk tersangka Syafruddin pun mangkir. Keempatnya adalah dua pengacara, Ivan Almaida Baely dan Firmansyah, serta dua mantan direktur perusahaan sekuritas, yakni mantan Direktur Pelaksana PT Danareksa, Rudy Suparman, dan mantan Direktur Utama PT Bahana Sekuritas, Rinaldi Firmansyah. "Penyidik belum memperoleh informasi terkait dengan ketidakhadiran saksi."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.