Polisi Gunakan E-Penyidikan, Masyarakat Bisa Pantau Kasus

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto saat menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka terkait kasus penistaan agama di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, 16 November 2016. Polri meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. TEMPO/Subekti.

    Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto saat menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka terkait kasus penistaan agama di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, 16 November 2016. Polri meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstrusikan agar polisi dapat memanfaatkan teknologi dalam bekerja. Salah satunya untuk meningkatkan kinerja kepolisian.

    "Kapolri juga telah mengamanatkan pengadopsian teknologi dalam kerja Polri dalam kebijakan promoternya," ujar Ari dalam keterangannya pada Rabu, 8 November 2017. Amanat tersebut pun akan dilaksanakan salah satunya lewat pengaplikasian e-penyidikan.

    Menurut Ari, melalui sistem e-penyidikan ini akan mendorong pola kerja untuk lebih efektif dan efisien. Sistem e-penyidikan bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik.

    Baca: Kapolri Puji 7 novasi Pelayanan Publik Berbasis IT Polisi

    “Sistem ini menjadi mandatori setiap penyidik agar penyidik, wajib untuk mengisi data mengenai beban tanggung jawab kinerja yang telah diberikan,” kata Ari.

    Berdasarkan data, sistem e-penyidikan akan menghimpun banyak hal mulai dari data penyidik, yaitu kompetensi, komitmen penyidik, historical perkara yang pernah ditangani seorang penyidik dan indeks penilaian kinerja seorang penyidik.

    Sistem itu pun akan memberikan penilaian terhadap kinerja penyidik dari tingkat Bareskrim hingga Polsek yang berimplikasi terhadap peningkatan tunjangan remunerasi, mengukur kepatuhan terhadap SOP penyidikan, data kriminal yaitu DPO (daftar pencarian orang), DPB (daftar pencarian barang) hingga data SKCK menjadi digital file dan kedepannya akan berbentuk e-Berkas Penyidikan dan Data Kriminal Nasional.

    Baca: Begini Cara Kerja Aplikasi Halo Polisi dan Panic Button

    “Ini semua bertujuan juga agar masyarakat lebih terlayani lebih maksimal dan menghindari potensi-potensi penyimpangan. Bahkan ke depan, cukup mengakses melalui telepon genggam atau komputer, masyarakat bisa memantau perkembangan laporan polisi yang telah mereka buat,” kata Ari.

    Meski demikian, Ari merasa pencapaian penggunaan teknologi oleh Bareskrim ini masih memiliki tantangan khusus. “Saat ini Bareskrim juga memikirkan penetapan analisa beban kerja sebagai tolak ukur capaian kinerja penyidik,” kata dia.

    Berdasarkan data hingga saat ini, dari 42.816 orang penyidik dan penyidik pembantu di seluruh Indonesia, sebanyak 99,96% telah mengakses dari sistem yang prototipenya telah hadir sejak setahun lalu itu. Lalu dari 25,04% atau 10.833 penyidik dan penyidik pembantu juga telah membuat dokumen penyidikan melalui aplikasi e-penyidikan Bareskrim ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.