Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Penganut Agama Lokal Jadi Korban Diskriminasi

image-gnews
Arnol Purba, penganut kepercayaan Ugamo Bangso Batak, meluapkan perasaannya setelah MK mengabulkan gugatannya atas Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan yang mewajibkannya mengisi kolom agama di KTP. Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Arnol Purba, penganut kepercayaan Ugamo Bangso Batak, meluapkan perasaannya setelah MK mengabulkan gugatannya atas Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan yang mewajibkannya mengisi kolom agama di KTP. Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Permohonan uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan dilatarbelakangi diskriminasi yang selama ini dialami empat penggugat dan keluarga mereka. Mereka, seperti halnya penganut agama lokal lainnya, merasa menjadi korban kebijakan pemerintah yang mengosongkan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) sejak undang-undang tersebut diterapkan pada 2006.

“Anak saya punya prestasi dan nilai bagus, tapi ditolak oleh perusahaan karena kolom agama di KTP-nya hanya berisi tanda strip. Dia dianggap tak punya agama, ateis, atau kafir,” kata Arnol Purba, salah seorang pemohon yang menghayati kepercayaan Ugamo Bangso Batak, seusai persidangan, Selasa, 7 November 2017.

Baca: Setelah Putusan MK, Pemerintah Data Ulang Agama Lokal

Menurut Arnol, stigma negatif dari masyarakat pun kerap mereka alami karena kosongnya kolom agama pada KTP dan KK. Saat ini, kata dia, ada sekitar 40 orang penganut Ugamo yang berdomisili di tiga kecamatan di Kota Medan, yaitu Medan Helvetia, Medan Denai, dan Medan Belawan.

Penghayat kepercayaan Parmalim, Pagar Demanra Sirait, juga punya pengalaman yang sama dengan anak Arnol: kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bahkan, kata dia, kosongnya kolom agama pada identitas kependudukannya berimbas pada sulitnya mengakses hak jaminan sosial.

Menurut dia, keluarganya sempat mengaku beragama Kristen hanya untuk mendapat kemudahan dalam administrasi dan hak kependudukan. “Setelah mengaku sebagai penganut Parmalim, kolom agama di KTP elektronik atau e-KTP dikasih strip. Sejak saat itu, semuanya jadi serba sulit,” ujar Demanra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP

Nggay Mehang Tara, pemohon uji materi dari penghayat kepercayaan Marapu, mengatakan diskriminasi dialami sedikitnya 21 ribu orang penganut agama lokal tersebut di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Begitu pula 40 ribu penganut Marapu di Pulau Sumba.

Menurut Nggay, pemerintah daerah kerap menolak mencatat dan mengakui perkawinan adat yang digelar berdasarkan penghayatan kepercayaan itu. Walhasil, mayoritas penghayat tak bisa memiliki kartu keluarga. “Anak-anak yang dilahirkan juga tak memiliki akta kelahiran,” ujarnya.

Kisah sedih juga dialami para penghayat kepercayaan Sapto Darmo di Kabupaten Brebes, Jawa Timur. Carlim mengatakan keluarganya tak diizinkan memakamkan mendiang paman dan keponakannya di kuburan umum setempat.

Dia menuding pengurus dan pemerintah daerah menolak lantaran kedua kerabatnya itu adalah penganut Sapto Darmo. “Kakak ibu saya akhirnya dimakamkan di belakang rumahnya sendiri, Desa Siandong. Kalau keponakan saya dimakamkan di samping rumah saya. Ini semua terpaksa karena ditolak,” kata Carlim.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kementerian Luar Negeri Sebut Indonesia Jadi Contoh Negara yang Berhasil Jaga Persatuan dengan Toleransi

2 hari lalu

Seorang pria bersepeda melintas di dekat Gereja Katolik Santo Petrus (kanan), Grha Layanan Kristen (tengah), dan Masjid At-Taqwa (kiri) di Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat, 24 Desember 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kementerian Luar Negeri Sebut Indonesia Jadi Contoh Negara yang Berhasil Jaga Persatuan dengan Toleransi

Indonesia merupakan contoh negara yang berhasil meneguhkan persatuan nasional dengan toleransi dan keselarasan antar kelompok agama


Retno Marsudi Membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya

2 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara dengan Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Retno Marsudi Membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya

Retno Marsudi menilai dialog konstruktif itu penting untuk mengatasi berbagai konflik di seluruh dunia.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

7 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.


Novel Baswedan Cs Terhambat Maju Jadi Pimpinan KPK, Pakar Hukum: MK Harus Konsisten dengan Putusan Sebelumnya Soal Batas Usia

11 hari lalu

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Novel Baswedan Cs Terhambat Maju Jadi Pimpinan KPK, Pakar Hukum: MK Harus Konsisten dengan Putusan Sebelumnya Soal Batas Usia

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya terhambat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Pakar hukum Feri Amsari menuntut konsistensi MK soal usia


Eks Penyidik KPK Praswad Nugraha dan Novel Baswedan Akan Daftar Jadi Capim KPK Jika MK Loloskan Minimum Batas Usia

14 hari lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Eks Penyidik KPK Praswad Nugraha dan Novel Baswedan Akan Daftar Jadi Capim KPK Jika MK Loloskan Minimum Batas Usia

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan, ada 12 orang eks pegawai KPK yang akan mendaftar sebagai capim KPK.


UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

20 hari lalu

Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh membentangkan poster saat unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi di antaranya menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). ANTARA/Didik Suhartono
UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

Kebijakan soal seluruh pekerja wajib membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang menuai polemik akhirnya digugat ke MK.


Profil Isdianto, Mantan Gubernur Kepulauan Riau yang Ajukan Gugatan UU Pilkada ke MK

22 hari lalu

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat menyerahkan SK kepada PLT Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto di Kantor Kemendagri, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama
Profil Isdianto, Mantan Gubernur Kepulauan Riau yang Ajukan Gugatan UU Pilkada ke MK

Dia mengajukan gugatan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada disingkat ke Mahkamah Konstitusi alias MK.


Mantan Gubernur Kepulauan Riau Gugat UU Pilkada ke MK, Soal Apa?

23 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Mantan Gubernur Kepulauan Riau Gugat UU Pilkada ke MK, Soal Apa?

Isdianto meminta MK Menyatakan pasal di UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Guru Besar UI Kritik Lembaga Hukum Jadi Senjata Politik

23 hari lalu

Ilustrasi pengadilan(pixabay.com)
Guru Besar UI Kritik Lembaga Hukum Jadi Senjata Politik

Para hakim itu dinilai meletakkan eksistensi hukum hanya dari teks-teks, per pasal-pasal, dan dilepaskan dari substansinya.


Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

24 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

Peningkatan gugatan di MK menunjukkan kualitas pemilu semakin memburuk.