Pilkada 2018, Petahana Berpotensi Menjadi Sumber Konflik

Ilustrasi pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Lukman Edy mendorong Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum gencar melakukan pencegahan konflik dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018. Salah satu yang disarankan Lukman adalah sosialisasi ketentuan yang mengatur ihwal petahana yang ingin mencalonkan kembali.

Lukman mengatakan petahana berpotensi menjadi salah satu sumber konflik dalam pelaksanaan pilkada 2018.

"Potensi konfliknya ada di inkumben yang ingin jadi kepala daerah lagi," katanya dalam acara diskusi publik "Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018" di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 7 November 2017.

Baca juga: Suhu Politik di 4 Wilayah Ini Tinggi Menjelang Pilkada 2018

Aturan soal petahana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Pasal ini di antaranya mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan petahana menjelang pilkada.

"Enam bulan sebelum penetapan calon, inkumben itu tidak boleh ganti pejabat, tidak boleh pakai program pemerintah, tidak boleh pakai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bantuan sosial," ujarnya.

Lukman mengaku pernah diprotes kepala daerah petahana yang merasa "dicurigai" dengan aturan tersebut. Dia pun tak menampik hal itu.

"Saya bilang, memang demikian supaya ada rambu-rambu. Rasa curiga kami kepada inkumben itu besar," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Lukman menceritakan hampir 60 persen anggota Komisi Pemerintahan DPR merupakan mantan kepala daerah yang mengetahui pola-pola kecurangan yang biasa dilakukan.

Baca juga: Din Syamsuddin Sebut Pilkada 2018 Rentan Politisasi Isu Agama

"Hampir 60 persen Komisi II ini mantan bupati dan gubernur jadi dia tahu betul bagaimana praktik kecurangan inkumben. Sekarang di DPR sehingga dia memberitahukan praktik-praktik di bawah itu seperti apa," tuturnya.

Lukman mengatakan, selain sosialisasi dengan masif, jika perlu, KPU dan Bawaslu membuat peraturan internal untuk merinci Pasal 71 itu. "KPU dan Bawaslu yang jelaskan lebih spesifik dan detail soal Pasal 71 ini. Jangan dibiarkan pasal itu seperti sekarang," katanya.






Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.


Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.


Kalah Pilkada Tulungagung, Margiono Batal Ajukan Gugatan

11 Juli 2018

Kalah Pilkada Tulungagung, Margiono Batal Ajukan Gugatan

Pasangan Syahri Mulyo - Maryoto Bhirowo meraih suara terbanyak di Pilkada Tulungagung.


Rekap Pilkada Sementara, 8 Calon Tunggal Kalahkan Kotak Kosong

11 Juli 2018

Rekap Pilkada Sementara, 8 Calon Tunggal Kalahkan Kotak Kosong

Ada 16 calon tunggal melawan kotak kosong dalam pelaksanaan Pilkada 2018.