Lima Sikap Tjahjo Kumolo Soal Putusan MK Terkait Kolom Agama

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan atas Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan mengisi kolom agama di kartu tanda penduduk. Namun Tjahjo belum mendapat salinan surat keputusan MK itu.

    “Maaf, (saya) belum baca salinan keputusan (MK). Saya masih di Solo,” ujarnya ketika dihubungi Tempo melalui pesan pendek, Selasa, 7 November 2017.

    Baca juga: MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP

    Pagi ini, MK memutuskan mengabulkan gugatan empat penganut kepercayaan yang merasa hak mereka terdiskriminasi dengan adanya Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Mereka adalah Ngaay Mehang Tana (penganut kepercayaan Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (penganut Paralim), Arnol Purba (penganut Ugamo Bangsa Batak), dan Carlim (penganut Sapto Darmo). Dengan putusan tersebut, setiap orang bisa mencantumkan kepercayaannya dalam kolom agama di KTP.

    Menurut Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Kedua, kata "agama" juga akan dimaknai "kepercayaan" sehingga penganut kepercayaan bisa mengisi kolom agama di KTP-nya, yang sebelumnya bertanda strip.

    Ketiga, Kementerian Dalam Negeri juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, untuk mendapatkan data kepercayaan di Indonesia. Kemudian memasukkan kepercayaan tersebut dalam sistem administrasi kependudukan. Keempat, Kementerian Dalam Negeri akan memperbaiki aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan dan data base serta melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia.

    Kelima, kata Tjahjo Kumolo, untuk mengakomodasi putusan MK tersebut, Kementerian akan mengajukan usul perubahan kedua atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

    TIKA AZARIA | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.