Datangi KPK, Dedi Mulyadi Bicarakan Tata Kelola Pemerintahan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pengurus Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menjawab pertanyaan wartawan di restoran Riung Sunda, Cikini, di Jakarta, Senin, 18 Oktober 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Ketua Dewan Pengurus Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menjawab pertanyaan wartawan di restoran Riung Sunda, Cikini, di Jakarta, Senin, 18 Oktober 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Dedi mengaku bertemu dengan bagian Deputi Pencegahan KPK guna membicarakan sejumlah hal tentang tata kelola pemerintahan.

    "Kami bicara soal penataan pemerintahan berbasis e-planning saja," kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 7 November 2017.

    Baca: Di Acara PDIP, Bupati Dedi Jelaskan Ide Pembangunan di Jawa Barat

    Pertemuan dengan Deputi Bidang Pencegahan, kata Dedi, hanya merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dengan KPK soal pembinaan dan pengelolaan pemerintah yang lebih baik. "Kita hanya konsultasi soal itu," ujarnya.

    Baca: Dedi Mulyadi Ucapkan Selamat untuk Pasangan Ridwan Kamil-Uu

    Dikutip dari laman resmi KPK, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang sudah meneken nota kesepahaman dengan lembaga antirasuah sejak akhir November 2016.

    Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK mendorong Jawa Barat dan 16 pemerintah provinsi lainnya untuk memberlakukan praktik terbaik pada empat bidang, yaitu perencanaan anggaran, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengelolaan pajak Kendaraan Bermotor, dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Jawa Barat pun juga dipilih sebagai daerah percontohan karena dianggap telah siap untuk memberikan bantuan teknis kepada daerah lain dalam empat bidang ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.