Nazaruddin Akan Dipanggil Lagi di Sidang E-KTP Andi Narogong

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin (tengah) bersiap memberikan keterangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) untuk tersangka Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 April 2017. ANTARA

    Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin (tengah) bersiap memberikan keterangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) untuk tersangka Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 April 2017. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, akan kembali dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam sidang perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Ia dijadwalkan datang pada Jumat, 10 November 2017.

    “Rencana, Jumat, kami akan melanjutkan sidang e-KTP dengan menghadirkan saksi Muhammad Nazaruddin. Semoga dia tidak mangkir lagi,” kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Eva Yulistiana, pada Senin, 6 November 2017.

    Baca: Eks Ketua Fraksi Demorkat Akui Terima Uang E-KTP dari Nazaruddin

    Nazaruddin pernah dipanggil dua kali untuk menghadiri sidang kasus e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Namun ia mangkir dengan alasan sakit. Berdasarkan keterangan dokter di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, tempat Nazaruddin ditahan, tervonis kasus korupsi Wisma Atlet itu bisa mengikuti persidangan.

    Baca: Soal Duit E-KTP, Nazaruddin: Pembicaraan Pembagiannya Sempat Ribut

    KPK juga pernah memanggil Nazaruddin pada 16 Oktober 2017 untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo terkait dengan dugaan korupsi proyek e-KTP. Namun ia tak hadir.

    Dalam kasus ini, Nazaruddin disebut membagikan jatah uang e-KTP kepada sejumlah anggota Komisi Pemerintahan DPR. Saat menjadi saksi pada persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto, dia menyatakan semua anggota Komisi Pemerintahan, termasuk Menteri Dalam Negeri, menerima aliran dana e-KTP.

    HARMANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.