Dugaan Video Guru Pukul Murid, Pontianak Bantah Kemdikbud

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kekerasan. Dok.TEMPO/Santirta M

    Ilustrasi kekerasan. Dok.TEMPO/Santirta M

    TEMPO.CO, Pontianak - Wali Kota Pontianak Sutarmidji membantah dugaan guru pukul murid dalam video yang viral di media sosial terjadi di Pontianak, seperti diindikasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    "Kami sudah mengecek ke lapangan dan memastikan bahwa korban bukan pelajar di bawah kewenangan Pemkot Pontianak," katanya di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, 7 November 2017.

    Baca juga: Kemdikbud Bantah Video Guru Pukul Murid

    Senin kemarin, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Hamid Muhammad menjelaskan, indikasi awal, kekerasan itu terjadi di Pontianak. Namun pihaknya masih menelusuri sekolah mana yang merupakan tempat kejadian perkara. Hamid pun membantah pelaku dalam video tersebut adalah guru.

    Sutarmidji sudah menonton video itu berkali-kali guna memastikan kejadiannya. Tidak ada sekolah yang berseragam campur-campur seperti dalam video berdurasi 37 detik yang beredar di media sosial itu.

    Dia meminta Kementerian Pendidikan menyebutkan nama sekolah yang diduga sebagai tempat terjadinya kekerasan tersebut.

    "Kalau benar, cari saja. Pihak Kemendikbud harus sebut nama sekolahnya, karena semua sekolah bilang tidak ada, sehingga harus ada penjelasan dari Kemendikbud terkait dengan itu," ujarnya.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Mulyadi menuturkan pihaknya sudah melakukan pengecekan ke semua sekolah di bawah dinasnya terkait dengan kasus video guru pukul murid. Hasilnya, tidak ada. "Kejadiannya bukan di Pontianak. Di SMP Pontianak, tidak ada seragam seperti yang beredar di video itu," tuturnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.