LBH Pers: Penyebaran Meme Setya Novanto Bukan Tindak Pidana

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meme Setya Novanto yang jadi anggota band Slipknot. twitter.com

    Meme Setya Novanto yang jadi anggota band Slipknot. twitter.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Pers menyatakan penyebaran meme Setya Novanto yang banyak dilakukan warganet tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana. Ketua LBH Pers Nawawi Bahrudin mengatakan polisi keliru dalam penerapan pasal pencemaran baik.

    "Meme ini sekadar sindiran dan kritik. Bukan fitnah, bukan ujaran kebencian," kata Nawawi di kantor pusat LBH Pers, Jakarta Selatan, Ahad, 5 November 2017.

    Baca: Kasus Meme Setya Novanto, Bareskrim Selidiki ...

    Pada 1 November 2017, warganet bernama Dyann Kemala Arrizzqi ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka pencemar nama baik terhadap Ketua DPR RI tersebut melalui meme yang diunggah ke Instagram. Penetapan ini terbilang cepat karena pengacara Setya, Fredrich Yunadi, baru melapor ke kepolisian pada 10 Oktober 2017. Dyann dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP.

    Nawawi mengatakan kritik dari masyarakat kepada pejabat publik merupakan keniscayaan. Pasal pencemaran nama baik, menurut dia, baru bisa digunakan untuk penyebar fitnah, bukan kritik.

    Meme Setya Novanto yang ramai beredar, menurut Nawawi, tidak muncul secara tiba-tiba. Meme mulai bermunculan setelah Setya mangkir dua kali dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

    Baca juga: Setya Novanto Yakin Penyebar Meme Lainnya...

    Masyarakat mengkritik Setya yang mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. "Ada kewajiban Setya untuk mengikuti prosedur hukum tapi tidak ditaati. Itu yang dikritik masyarakat, bukan fitnah yang diada-adakan."

    Peneliti dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ayu Eza Tiara, mengatakan meme Setya Novanto tidak termasuk pencemaran nama baik. "Pasal 310 KUHP mengatur bahwa bukan pencemaran jika dilakukan demi kepentingan publik." Dalam kasus ini, kata Ayu, kepentingan publiknya adalah kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sebagai imbas dari korupsi e-KTP yang diduga melibatkan Setya Novanto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.