Menteri KLHK Buka Konsultasi Dadakan di Boyolali

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Siti membuka konsultasi bagi para petani Boyolali dan Pemalang, Sabtu, 4 November 2017. (Dok. KLHK)

    Menteri Siti membuka konsultasi bagi para petani Boyolali dan Pemalang, Sabtu, 4 November 2017. (Dok. KLHK)

    INFO NASIONAL - Ribuan petani Boyolali dan Pemalang, Jawa Tengah, memadati Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 4 November 2017. Mereka menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan menyerahkan langsung SK program Perhutanan Sosial. 

    Sebelum kedatangan RI 1, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjadi perhatian utama para petani. Mereka bersalaman, foto bersama, dan berdiskusi dengan Menteri Siti.

    Melihat antusias para petani, secara mendadak, Menteri Siti membuka konsultasi bagi para petani. Bagaikan dokter yang membuka “klinik”, Siti melayani “pasien” para perwakilan kelompok tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

    Dengan sabar Menteri Siti menerima satu persatu perwakilan petani dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan. Dengan serius Menteri Siti mencatat setiap pertanyaan dan memberikan jawaban dengan detail, lugas, dan tegas. Beberapa usulan bahkan langsung ditindaklanjutinya dengan memanggil para pejabat eselon yang ikut mendampingi.

    Aktivis lingkungan, Chalid Muhammad yang berada di lokasi acara, menceritakan “klinik diadakan” Menteri Siti ini dibuka selama hampir dua jam. Kepada para petani, Menteri Siti menekankan izin pengelolaan hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang diserahkan presiden adalah bagian dari program pemerataan ekonomi dan kelestarian lingkungan. 

    IPHPS memberi kepastian hukum bagi petani dan kelompok tani dalam mengelola hutan di wilayah Perum Perhutani selama 35 tahun. Petani diharapkan dapat menanam tanaman produktif yang bisa menyejahterakan petani dan memperbaiki kondisi hutan yang kritis. Menteri juga menjelaskan opsi-opsi pendanaan bagi petani, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat dari Bank Milik Negara serta CSR dari perusahaan. 

    Dialog yang hangat dan akrab itu terpaksa diakhiri karena Menteri Siti telah berkali-kali diingatkan protokol untuk segera melanjutkan agenda acara berikutnya.

    ''Selamat, Bu Siti, Anda telah melakukan perbuatan mulia dalam sepi. Saya yakin para petani walau tak membawa buku dan pena seperti Anda, mereka telah mencatat dengan baik semua penjelasan Anda dalam ingatanya,'' kata Chalid melalui tulisannya.

    ''Mereka juga mencatat dalam lubuk hatinya atas berbagai terobosan kebijakan dan kebersahajaan Anda, saat menjelaskan berbagai kebijakan prorakyat yang dicanangkan pemerintah. Semoga pembangunan dari pinggir yang dijanjikan Jokowi-JK dalam Nawacita dapat segera terwujud, salah satunya melalui program Perhutanan Sosial yang digawangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Anda pimpin,'' tuturnya.

    Di Desa Wonoharjo, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyerahkan SK Perhutanan Sosial seluas 1.890,6 hektare yang diterima 1.687 KK dan LMDH.

    Sebelumnya, 1 November 2017, telah diserahkan juga SK pemanfaatan hutan dan SK pengakuan serta perlindungan kemitraan kehutanan, untuk kelompok tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

    Dilanjutkan, 2 November 2017, diserahkan SK pemanfaatan hutan kawasan hutan negara kepada petani Probolinggo. Diserahkan pula surat keputusan tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan LMDH Lumajang dan Jember seluas 2.624 hektare untuk sekitar 1.496 KK. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.