KPK: Kamuflase Komunikasi Naluri Spontan Koruptor

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua KPK Saut Situmorang, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPK, Jakarta, 3 Oktober 2017. KPK menetapkan mantan Bupati Kabupaten Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka yang diduga menerima uang sebesar Rp 13 miliar terkait kasus dugaan korupsi dalam penerbitan ijin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta IUP operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara 2007-2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil ketua KPK Saut Situmorang, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPK, Jakarta, 3 Oktober 2017. KPK menetapkan mantan Bupati Kabupaten Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka yang diduga menerima uang sebesar Rp 13 miliar terkait kasus dugaan korupsi dalam penerbitan ijin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta IUP operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara 2007-2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menilai kamuflase komunikasi korupsi merupakan naluri spontan para koruptor dalam menyamarkan aksinya. "Komunikasi yang mereka lakukan ini berdasarkan kesepakatan dan komitmen," kata Saut dalam acara Diskusi dan Bedah Buku Metamorfosis Sandi Komunikasi Korupsi di gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 November 2017.

    Saut mengungkapkan kemampuan komunikasi para koruptor memiliki beberapa tingkatan mulai dari dasar, menengah, dan tinggi. Hal itu membuat KPK perlu menyesuaikan diri dengan cepat dalam menghadapi komunikasi korupsi. 

    Baca: Ada Dugaan Perusakan Bukti, Eks Pimpinan KPK: Harus Ditindak ...

    Para koruptor gemar menggunakan berbagai kode dan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan pihak lain untuk melakukan korupsi. Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, hal itu dilakukan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mempersempit ruang mereka dalam menjalankan aksinya. 

    Koruptor, kata Emerson agak ragu berkomunikasi secara langsung. “‘Bos minta duit sekian’ kan enak tuh (minta) langsung sebelum ada KPK. Sekarang koruptor gunakan bahasa daerah dan kode lain untuk kamuflase."

    Baca juga: MA Datangi KPK Menjelang Konferensi Pers OTT

    Para koruptor, kata Emerson, juga semakin khawatir karena KPK mampu menjerat berbagai kepala daerah di Indonesia dengan kewenangan penyadapannya ketika akan operasi tangkap tangan.

    Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan bahwa penyadapan merupakan hal yang paling menakutkan bagi koruptor. Sebab, penyadapan menyempitkan ruang gerak komunikasi mereka. "Dengan penindakan operasi tangkap tangan, (koruptor) mati kutu," ujarnya. 

    Yunarto menilai, para koruptor semakin menghindari teknologi penyadapan dengan melakukan pertemuan tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, KPK dinilai perlu menyikapi manuver koruptor.


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.