Safari Program Perhutanan Sosial Menjangkau Boyolali

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Safari Program Perhutanan Sosial Menjangkau Boyolali

    Safari Program Perhutanan Sosial Menjangkau Boyolali

    INFO NASIONAL – Setelah menyambangi Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Probolinggo, Jawa Timur, safari Presiden RI Joko Widodo dalam rangka penyerahan surat keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHS) dalam mewujudkan pemerataan ekonomi melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan, tiba di Boyolali, Jawa Tengah hari ini. Presiden menyampaikan pesan yang sama kepada para petani saat penyerahan SK kepada kelompok tani hutan di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, yaitu kawasan yang sudah diberikan izin agar digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan misi mensejahterakan rakyat.

    Di awal pengarahannya, Presiden mengatakan penyerahan SK IPHS ini belum diterima semua petani perorangan. Namun dia berjanji akan merampungkan secepatnya. "Memang belum semuanya pegang per individu, tapi kita akan rampungkan dalam dua minggu. Kenapa ini penting? Kalau semua pegang ini (SK), ini adalah status hukum yang jelas sudah diberi izin pemanfaatan hutan selama 35 tahun,” ujarnya.

    Presiden menegaskan areal seluas kurang lebih 1,089 juta hektare di Pulau Jawa sampai dengan saat ini jangan sampai disia-siakan. Hal ini sudah didata kelompok dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebanyak 48 unit yang sedang diproses sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan. Adapun SK yang diberikan pada 4 November 2017 di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu Boyolali terdiri atas SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Rimba Agro Abadi di Desa Mendelem, Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah seluas 794 hektare bagi 739 kepala keluarga (KK); SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Gunung Gajah Lestari, Desa Gongseng dan Desa Banjarmulya, Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah seluas 295 hektare dengan 197 KK; SK Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara LMDH Rawasakti dan Perhutani Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah seluas 73,6 hektare dengan 124 KK; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Wono Lestari, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 33 hektare dengan 59 KK; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Wono Lestari II, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 400 hektare dengan 345 KK; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Wono Makmur, Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 55 hektare dengan 73 KK; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Wono Makmur II, Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 240 hektare dengan 150 KK.

    Jadi, secara keseluruhan, Presiden menyerahkan IPHS seluas kurang lebih 1.890,60 hektare untuk Kelompok atau LMDH dengan 1.685 KK. Presiden mengatakan akan kembali dalam satu tahun ke depan untuk memantau perkembangan program perhutanan sosial, apakah betul mensejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan. Jika tidak demikian, kata Presiden, izin akan dicabut. "Izin sudah diberikan, tolong semua harus produktif jangan sampai menganggur. Setahun lagi saya cek satu per satu. Nanti kalau tidak dicek, ditelantarkan saja dan saya tidak mau. Kita ingin lahan yang sudah diberikan 35 tahun ini betul-betul harus dimanfaatkan. Karena ini sudah bertahun-tahun perencanaannya. Jadi, saya minta ini harus berhasil," ucapnya.

    Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta agar penggunaan dana kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan harus diperhitungkan dan direncanakan dengan baik.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaporkan kepada Presiden terkait dengan kelanjutan agenda pemeriksaan lapangan perhutanan sosial. "Karena sudah adanya izin pengelolaan kawasan hutan ini, saya berharap para petani memiliki keterampilandan paham untuk melakukan usaha-usaha selanjutnya dalam program perhutanan sosial," tuturnya. Menteri Siti Nurbaya juga meminta agar para petani menjaga betul program ini.

    Ikut dalam rombongan Presiden Menteri Badan Usaha Milik Negara, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Direktur Utama BRI, Pejabat Kementerian atau Lembaga, Forkompinda Jawa Tengah, dan Kelompok Tani Hutan penerima Izin Pemanfaatan Hutan (IPHPS), LMDH dengan Perhutani atau Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN-KK) Kabupaten Boyolali dan Kabupatem Pemalang, serta beberapa LMDH. 

    Dalam mendukung Program Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut memberikan SK KULIN KK, KUR, Kartu Tani, penyerahan batang bibit buah-buahan, dan 125 ribu batang bibit kayu-kayuan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang turut mendukung Program Perhutanan Sosial melalui program corporate social responsibility (CSR) memberikan alat-alat pertanian, seperti empat unit hand tractor, 11 unit pemipil jagung, 11 unit tandon air, enam unit saung meeting, dan tiga unit rumah pompa. Selain itu, Perhutani juga memberikan bantuan berupa 5.000 batang bibit sengon dan dari Kementerian Pertanian memberikan 20 unit pompa air, 10.050 batang bibit holtikultura, dan dua ton bibit jagung hibrida.

    Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga melakukan dialog dengan petani serta memberikan sepeda kepada petani sebagai simbol penghargaan turut serta dalam program perhutanan sosial. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.