Roy Suryo Sebut Registrasi Kartu Prabayar untuk Pilpres Hoax

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Roy Suryo. TEMPO/Seto Wardhana

    Roy Suryo. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mentertawai beredarnya kabar palsu bahwa registrasi kartu sim prabayar memiliki motif politik untuk kepentingan Pilpres 2019. Ia menganggap hoax tersebut kurang cerdas karena kenyataannya Pilpres 2019 tidak memperbolehkan capres independen.

    "Kadang orang itu bikin hoax kurang cerdas. Pengumpulan data kependudukan kan untuk Pilkada," ujar Roy saat menjadi pembicara pada diskusi registrasi kartu prabayar, Jakarta, Sabtu, 4 November 2017.

    Sebagaimana diketahui, per 31 Oktober 2017, pelanggan kartu sim card prabayar perdana ataupun lama diwajibkan melakukan registrasi dengan mencantumkan nomor KTP dan KK. Tujuannya, untuk keperluan validasi sehingga setiap nomor telepon seluler diketahui siapa pemiliknya.

    Baca juga: Roy Suryo Sarankan Registrasi SIM Card Diseragamkan

    Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 tahun 2017, registrasi kartu sim prabayar wajib dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Jika tidak, maka akan dilakukan pemblokiran secara bertahap.

    Nah, sosialisasi kebijakan terkait sempat diikuti hoax yang mengabarkan bahwa ada motif politik di balik registrasi prabayar. Motifnya, mengumpulkan data-data penduduk untuk kepentingan pendaftaran calon di Pilpres 2019.

    Roy yang lebih dikenal sebagai pakar telematika ini melanjutkan bahwa dirinya lebih khawatir data-data penduduk yang melakukan registrasi tersebut diperjualbelikan untuk kepentingan yang lain. Sebab, kenyatannya, kata Roy jual beli data pengguna layanan telekomunikasi memang kerap terjadi.

    Baca juga: Begini Cara Registrasi Kartu SIM Prabayar Nomor Lama dan Baru

    Ia berkata, pemerintah harus mengawasi betul proses registrasi kartu sim prabayar yang saat ini sedang bejalan. Bahkan, kalau perlu, membuat aturan bahwa operator akan dihukum apabila tidak berhasil menjaga keamanan data publik.

    "Jadi, kalau data itu digunakan untuk pemilu, saya tak lihat arahnya ke sana. Tapi, apakah dijual ke pihak lain, itu harus diawasi betul," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.