Menteri Puan: 75.500 E-Warung Akan Dukung Program Pangan Nontunai

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjawab pertanyaan wartawan saat menghadiri acara Pencanangan Kampanye Imunisasi Measless Rubella (MR) di Madrasah Tsanawiah 10, Sleman, DI Yogyakarta, 1 Agustus 2017. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjawab pertanyaan wartawan saat menghadiri acara Pencanangan Kampanye Imunisasi Measless Rubella (MR) di Madrasah Tsanawiah 10, Sleman, DI Yogyakarta, 1 Agustus 2017. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan 75.500 e-warung akan mendukung pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 2018. Pelaksanaan program BPNT 2018 akan dimulai pada Januari-Februari dan Juli-Agustus.

    "Penyaluran BPNT ini dilakukan bertahap agar distribusi dapat berjalan dengan baik dan juga tepat sasaran," katanya dalam siaran pers Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis malam, 2 November 2017. Puan mengatakan hal itu seusai rapat tingkat menteri membahas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai serta persiapan BPNT 2018.

    Baca: Di Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental, Puan Maharani Senam Gemu Famire

    Puan mengatakan sudah membentuk mekanisme kerja Tim Pengendali BPNT yang diketuai Menteri Koordinator PMK dan Kepala Bappenas sebagai wakilnya. Tim Pengendali juga akan didukung Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 16 kementerian dan lembaga, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Menurut Puan, rapat itu juga telah menyetujui bentuk bantuan yang akan diberikan, yaitu beras dan telur. "Beras dan telur dipilih sebagai bantuan dalam program BPNT. Pemilihan ini berkaitan dengan gizi dan kebutuhan masyarakat pada umumnya," ujarnya.

    Selain itu, rapat memutuskan membentuk tim pelaksana yang bertugas mengawasi pelaksanaan distribusi BPNT. Tim ini juga mengawal pencapaian tahapan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ,yang nantinya akan didistribusikan Kementerian Sosial.

    Baca juga: Menteri Puan Pangkas Anggaran Belanja Kementerian Rp 60 Miliar

    Terkait dengan verifikasi dan validasi data penerima BPNT, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, hingga hari ini, ada 112 dari total 118 kabupaten yang sudah memperbaharui data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). "Selain itu, dari total 98 kota yang akan terima BPNT, sudah ada 60 kota yang memperbaharui data di SIKS-NG," ucapnya.

    Dia menambahkan, pada 2018 akan ada peningkatan jumlah KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Khofifah, tahun depan, KPM akan meningkat menjadi 10 juta dari 6 juta saat ini. Penerima PKH adalah penerima BPNT.

    Puan Maharani berharap pelaksanaan program BPNT 2018 dapat berjalan dengan baik, terhindar dari berbagai permasalahan teknis, dan distribusi dapat dilakukan dengan tepat. Dia meminta dukungan Gubernur BI dan OJK dalam sosialisasi dan edukasi. "Selain itu, Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) juga akan mendukung, khususnya dalam penyaluran bantuan kepada KPM," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.