Yorrys Dorong KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum Golkar Yorrys Raweyai mendatangi kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Wakil Ketua Umum Golkar Yorrys Raweyai mendatangi kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya, Yorrys Raweyai, kembali menjalani pemeriksaan tambahan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 3 November 2017. Yorrys diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan merintangi proses penyidikan, persidangan, dan keterangan palsu dengan tersangka Markus Nari. 

    Seusai pemeriksaan, Yorrys mengatakan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto membuat elektabilitas Golkar semakin terpuruk. Karena itu, Yorrys mendukung KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru (sprindik) terhadap Novanto.

    Baca: Elektabilitas Partai Golkar Turun, Yorrys: Kita Berdosa...

    "Harus kita dorong. KPK ini memiliki spesialisasi dan kemampuan extraordinary. Mau jadi apa bangsa ini? Korupsi ini sudah darurat. Perlu kita dukung ini (sprindik baru)," ucap Yorrys di gedung KPK, Jakarta.

    Yorrys menekankan pentingnya revitalisasi kepengurusan partai dari para kader-kader yang terlibat skandal korupsi dalam rapat pimpinan nasional di Balikpapan lalu. "Ini kan saya tanyakan. Gimana ini, masak orang yang sudah inkrah koruptor gitu, sudah dalam penjara, bisa menggunakan haknya untuk melakukan kegiatan organisasi. Kan, sudah enggak sehat partai ini," ujarnya.

    Simak: Yorrys Pertanyakan Dasar Pencopotan Dirinya dari Pengurus Golkar

    Menurut Yorrys, seharusnya Golkar mendukung prinsip pemberantasan korupsi demi mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi dinilai sebagai hal yang darurat untuk segera ditangani. "Bila perlu, (pemerintah) membuat perpu. Anda lihat, dari hasil survei dan korupsi yang dilakukan politikus, ini yang paling buruk. Kami memberikan dukungan kepada KPK untuk segera menuntaskan ini," tuturnya.

    Kasus korupsi e-KTP, kata Yorrys, berimplikasi luas karena mempersulit masyarakat memperoleh KTP sebagai salah satu hak dasar warga negara Indonesia. "Kami buat survei kepada masyarakat, Anda tahu bahwa sekarang susah sekali dapat e-KTP karena dikorupsi Partai Golkar. Anda sedih enggak tuh," ucapnya.

    Lihat: Eks Tentara Masuk Golkar, Roem Kono: Historis Ada Kedekatan

    Selain itu, ujar Yorrys, publik akan menilai Golkar sebagai partai yang mempertahankan para kadernya yang terlibat kasus korupsi. "Enggak bisa partai ini dipimpin orang-orang ini. Kami akan lakukan perlawanan. Itu saya dan teman-teman yang lain," tuturnya.

    Yorrys sebelumnya menjabat Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar. Namun, karena dianggap berseberangan dengan Setya Novanto, ia dipecat dari jabatannya pada 2 Oktober 2017. Posisi Yorrys Reweyai digantikan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Eko Wiratmoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.