Mendagri Minta Gaji Personel Pemadam Kebakaran Dinaikkan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, berpose bersama personel pemadam kebakaran wanita di sela Rapat Koordinasi Nasional Pemadam Kebakaran di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 3 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, berpose bersama personel pemadam kebakaran wanita di sela Rapat Koordinasi Nasional Pemadam Kebakaran di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 3 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta gaji personel pemadam kebakaran di seluruh Indonesia dinaikkan. Ia meminta Direktur Jenderal Administrasi Wilayah menyusun sejumlah aturan yang bisa menjadi pegangan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar semua personel damkar mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah.

    Kurangnya anggaran bagi pemadam kebakaran, kata Tjahjo, lantaran beberapa daerah tidak menempatkannya sebagai skala prioritas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. "Pihak eksekutif dan legislatif, baik di pusat maupun di daerah, masih memandang pemadam kebakaran hanya beban dalam distribusi anggaran," ucap Tjahjo saat memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemadam Kebakaran di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat, 3 November 2017.

    Baca: Mendagri Minta Kesejahteraan Anggota Damkar Ditingkatkan

    Menurut Tjahjo, para personel damkar seharusnya hanya fokus bagaimana menyelesaikan tugas sebaik-baiknya tanpa perlu mengkhawatirkan kondisi keuangan keluarganya. Personel damkar, ujar dia, tidak seharusnya khawatir tentang uang belanja, uang makan, dan uang sekolah anak-istrinya.

    “Sama kayak TNI dan polisi, perlu ada uang lauk-pauk, uang tugas, uang lembur, dan sebagainya. Tugas damkar ini kan 24 jam harus bergerak dan bisa digerakkan,” tutur Tjahjo.

    Baca: Mendagri Minta Gaji Damkar Naik, Djarot Klaim Sudah Cukup

    Ia mengatakan personel damkar statusnya adalah pegawai negeri sipil dan anggaran untuk mereka bergantung pada masing-masing daerah. Tjahjo pun meminta pemerintah daerah ke depan bisa menaikkan upah minimum regional personel damkar. “Jika pegawai negeri biasa dapat Rp 1 juta, tolonglah (untuk damkar) dilebihkan,” ucapnya.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini membandingkan kesejahteraan antara pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan personel pemadam kebakaran. Menurut dia, pendapatan pegawai Ditjen Pajak lebih tinggi. “Padahal yang dihadapi komputer dan tulis-menulis, (sedangkan) damkar yang dihadapi api, bencana, yang bisa merenggut nyawa,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.