JK Janjikan Bahas TGPF Kasus Novel Baswedan dengan Jokowi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) dan Lola Easter menunjukkan panggilan video penyidik senior KPK Novel Baswedan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 11 Oktober 2017. Kedatangan mereka untuk mengingatkan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan yang belum terungkap siapa pelakunya. ANTARA

    Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) dan Lola Easter menunjukkan panggilan video penyidik senior KPK Novel Baswedan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 11 Oktober 2017. Kedatangan mereka untuk mengingatkan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan yang belum terungkap siapa pelakunya. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengklaim bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji untuk menindaklanjuti usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta kasus kekerasan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Menurut dia, JK akan membawa usulan itu ke Presiden Joko Widodo.

    "Tadi saya minta Pak JK (Jusuf Kalla) untuk mendorong pembentukan TGPF. Pak JK menyampaikan akan membahas hal itu dengan Pak Jokowi," ujar Dahnil pada Kamis, 2 November 2017.

    Baca: Kabareskrim Mengaku Kesulitan Ungkap Kasus Novel Baswedan

    Penanganan kasus penyerangan Novel Baswedan sudah mencapai hari ke-204. Selama itu, belum ada perkembangan soal siapa yang menyerang Novel dengan air keras saat perjalanan pulang dari masjid dekat rumahnya pada 11 April 2017.

    Dalam beberapa kali kesempatan, kepolisian menyatakan kesulitan mencari pelaku penyerangan Novel karena faktor teknis. Dalih mereka antara lain kurangnya alat bukti untuk menemukan di mana dan siapa penyerang Novel.

    Baca: 200 Hari Penyerangan Novel Baswedan, Kasusnya Jalan di Tempat

    Dahnil mengatakan pihak Novel yakin bahwa penyebab belum selesainya perkara Novel karena faktor politis. Karena itu, pembentukan TGPF oleh Presiden Joko Widodo dinilai bisa menyelesaikan masalah tersebut.

    Dengan memiliki wewenang khusus atas petunjuk Presiden, menurut Dahnil, TGPF bisa dengan leluasa mencari fakta-fakta sensitif ke berbagai pihak atas penyerangan Novel. TGPF pun dinilai harus diisi oleh para pegiat antikorupsi yang kredibel dan independent. Jika diisi unsur penegak hukum, Dahnil sangsi hal itu akan produktif.

    "Kami akan mengusulkan nama nama yang kredibel, independen. Kami punya nama nama itu. Lembaga Bantuan Hukum, Kontras, Muhammadiyah, sudah melakukan penelitian lebih dulu juga. Kalau dikasih ke Kepolisian, kami ragu," ujar Dahnil.

    Ditanyai apa yang akan dilakukan jika pemerintah yang ingin menentukan siapa pengisi TGPF kasus Novel Baswedan, Dahnil tak mempermasalahkan. Namun, ia ingin nama nama yang ditunjuk pemerintah kredibel dan independen.
    "Syaratnya itu," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.