TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi, Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya terus mengantisipasi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata yang ada di wilayahnya menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada Papua) 2018.
"Tugas-tugas terus ditingkatkan untuk mengeliminasi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata," ujar Boy di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis, 2 November 2017.
Baca: Polisi Terjunkan 7.000 Personel untuk Berjaga dalam Pilkada Papua
Pilkada serentak 2018 akan dilakukan di 171 daerah di Indonesia, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Beberapa daerah di Indonesia memiliki indeks keamanan pemilu yang cukup tinggi, salah satunya Papua.
Boy mengatakan kelompok kriminal bersenjata di Papua ini telah menggangu keamanan masyarakat di Papua. Karena itu, kata dia, pengamanan harus dilakukan terlebih menjelang pilkada seperti ini. "Kehadiran kelompok kriminal bersenjata ini tentu menggangu keselamatan masyarakat," katanya.
Ia berujar langkah-langkah secara komperhensif telah dilakukan oleh kepolisian agar tindakan mereka tidak meluas. "Kemudian ada upaya juga pendekatan secara persuasif terhadap kelompok bersenjata tersebut dengan mengedepankan tokoh-tokoh masyarakat yang ada dengan upaya dialog," ujarnya.
Baca juga: Wiranto Sebut Ada Eskalasi Kerawanan di Pilkada Papua
Menurut Boy, saat ini daerah yang menjadi perhatian khusus aktivitas kelompok ini adalah di kawasan Tembagapura, Timika. Kawasan itu akan diantisipasi secara intensif agar gangguan dari kelompok bersenjata di sana bisa diatasi. "Jadi, kalau di Tolikara lebih kepada fokus dampak daripada pilkada sendiri, bukan kelompok bersenjata," tuturnya.
Boy Rafli Amar menambahkan, kepolisian telah meminta bantuan kepada TNI untuk mengatasi hal tersebut. "Kami sudah meminta bantuan dan TNI juga telah menyiapkan pasukan yang dibutuhkan," ujarnya.
