Saat JK Sindir Setya Novanto yang Hampir Ditahan KPK

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wares, Jalan Medan Merdeka Utara, 26 Mei 2017. Tempo/Amirullah Suhada

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wares, Jalan Medan Merdeka Utara, 26 Mei 2017. Tempo/Amirullah Suhada

     

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara mengenai prestasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang telah menangkap puluhan pimpinan lembaga negara di tataran legislatif maupun eksekutif. Ia pun menyindir Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang sering ia kritik.

    Kalla mengatakan dari sekian banyak pimpinan lembaga negara, DPR adalah satu dari sedikitnya lembaga yang pimpinannya hampir tertangkap oleh KPK. "Tapi enggak jadi (tertangkap) hehehe," ujar pria yang akrab disapa JK tersebut saat berbicara di Prospek Ekonomi Indonesia 2018, Jakarta pada Kamis, 2 November 2017.

    Ketua DPR Setya Novanto terjerat dalam perkara korupsi E-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Setya disebut berperan mengatur proyek tersebut sehingga menguntungkan dirinya.

    Baca: JK: Setya Novanto Sebaiknya Mundur dari Ketua Umum Golkar

    Setya sempat berstatus tersangka untuk perkara itu. Namun, ia berhasil menggagalkan langkah KPK menjeratnya lebih jauh dengan memenangkan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga sekarang, ia belum tersentuh lagi, bahkan ia belum memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK.

    Adapun Kalla, dalam berbagai kesempatan, menganggap Setya sudah sepantasnya dihukum jika memang terbukti berbuat korupsi. Bahkan, saat Setya masih berstatus tersangka, ia mengatakan bahwa sudah sepantasnya Setya mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR karena berkaitan dengan citra DPR.

    Baca: Setya Novanto Menang Praperadilan, JK: Citra Golkar Tetap Jelek

    Kalla tidak berbicara lebih jauh soal Setya Novanto dalam pidatonya hari ini. Namun, ia menyampaikan bahwa jika prestasi pemberantasan korupsi dihitung dari banyaknya pejabat negara yang sudah ditangkap, maka tidak ada negara yang sehebat Indonesia dengan KPK-nya.

    Menurut dia, sudah banyak pimpinan lembaga dan kepala daerah yang ditangkap KPK. Dari Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, hingga pemerintah daerah, sudah banyak yang memiliki perwakilan di penjara. Pimpinan DPR saja, kata Kalla, yang belum.

    "Ada sembilan menteri dipenjara, empat masih di dalam. Ada 19 gubernur yang dipenjara. Provinsi Riau, tiga gubernurnya masuk penjara. Sumut ada dua," ujarnya.

    Kalla mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tak bisa dilihat dari berapa banyak yang ditangkap saja. Pencegahan korupsi, menurut dia, juga ukuran keberhasilan tersendiri. "Selalu ada penafsiran yang keliru. Menurut saya salah kaprah, seakan akan keberhasilan suatu negara berantas korupsi apabila banyak orang dihukum. Padahal itu semua bisa disebut kegagalan. Keberhasilan ya kalau juga kurang orang korupsi, kurang orang ditahan," kata Kalla.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.