Jusuf Kalla: Partai yang Dulu Berlawanan Bisa Gabung Lagi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kiri) menyapa Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba dalam rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi (kiri) menyapa Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba dalam rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung masalah koalisi partai pemerintah dalam pidatonya di Prospek Ekonomi Indonesia 2018, Jakarta, pada Kamis, 2 November 2017. Ia mengatakan satu hal yang khas dari politik Indonesia adalah partai yang dulu berlawanan dengan pemerintah bisa dengan mudah berubah menjadi pro-pemerintah.

    "Kita boleh berselisih di pemilu, kemudian bersama-sama lagi. Dulu partai berlawanan, begitu kelar, gabung lagi, muncul anggota koalisi tambahan," ujar pria yang akrab disapa JK tersebut.

    Baca: Wapres JK Sentil PAN yang Kerap Berseberangan dengan Pemerintah

    Ucapan Kalla tersebut secara tidak langsung merespons isu Partai Demokrat yang dikabarkan tengah merapat ke pemerintah. Hal itu berkembang tak lama setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan dan Agus Harymurti Yudhoyono menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Berbagai pihak, baik Istana Kepresidenan maupun Demokrat, sudah menampik hal tersebut. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, menyampaikan bahwa pertemuan Jokowi dan SBY hanyalah silaturahmi, yang diikuti dengan perbincangan situasi politik Indonesia. Sementara itu, pihak Demokrat mengatakan pertemuan SBY dan Istana untuk menjaga hubungan baik, bukan untuk masuk koalisi.

    Baca: Istana Bantah Sinyal Demokrat Merapat ke Pemerintah

    Masuknya partai oposisi ke koalisi partai pemerintah bukan hal asing di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sudah ada dua yang berpindah kubu, yaitu Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Namun, saat ini, posisi PAN diisukan terancam karena beberapa kali berseberangan dengan pemerintah di berbagai kebijakan.

    Kalla mengatakan hal yang terjadi di Indonesia tersebut jarang terjadi di negara lain. Di Thailand dan Malaysia, menurut dia, partai atau kubu yang berlawanan bisa berselisih terus, sedangkan di Indonesia malah bisa berubah.

    Menurut Jusuf Kalla, hal itu juga terlihat saat pilkada. Sebab, di setiap daerah, koalisi partainya bisa berbeda-beda, bergantung pada siapa yang diusung. "Misalnya sekarang Golkar dan PDIP koalisi mendukung A, di tempat lain Golkar dengan Gerindra mendukung B. Tidak ada pola yang sama. Akhirnya tak ada sentimen politik besar," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.