TEMPO.CO, Jakarta - Dari balik terali Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, lima terpidana korupsi menggugat Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai pasal itu diskriminatif lantaran menjadi payung hukum bagi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Aturan tersebut memperketat pemberian remisi bagi koruptor, yakni hanya untuk yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar perkara pidana.
Baca: Alasan Koalisi Sipil Tolak Uji Materi Pasal Remisi
Berikut ini lima terpidana korupsi yang menjadi pemohon uji materi:
Suryadharma Ali
Menteri Agama periode 2010-2014 ini dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Ia divonis 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan dan uang pengganti Rp 1,8 miliar
Otto Cornelis Kaligis
Pengacara yang divonis bersalah dalam kasus suap kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara. Dia dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Barnabas Suebu
Gubernur Papua periode 1988-1993 dan 2009-2014 ini terbukti bersalah dalam korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Papua. Dia dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
Irman Gusman
Bekas Ketua Dewan Perwakilan Daerah ini tersangkut kasus suap kuota gula impor dari Perum Bulog. Dia divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta.
Waryono Karno
Bekas Sekretaris Jender
Bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek fiktif di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.
EVAN KOESOEMA (PDAT) | SUMBER: acch.kpk.go.id
