Istana Bantah Sinyal Demokrat Merapat ke Pemerintah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan), di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2017.  Foto/Istman

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan), di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2017. Foto/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta -  Sejak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Istana Kepresidenan dan putranya, Agus Harimurti, berkunjung ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, banyak yang berspekulasi Partai Demokrat merapat ke pemerintah. Istana Kepresidenan menampik hal itu.

    “Jangan dikait-kaitkan. Kedatangan mantan Presiden SBY ke Istana Kepresidenan beberapa hari lalu itu konteksnya silaturahmi,” ujar Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo kepada Tempo di Istana Kepresidenan, Rabu, 1 November 2017.

    Baca juga: AHY Temui Prabowo Subianto di Kertanegara

    Johan melanjutkan, apa yang dibahas dalam pertemuan SBY dan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu pun tidak berkaitan dengan Demokrat masuk ke koalisi pemerintah. Sejauh yang ia konfirmasi ke Presiden Joko Widodo, pertemuan tersebut hanya membahas masalah kebangsaan dan Perpu Ormas.

    Kalaupun ternyata dari Demokrat memang ada upaya mendekat ke pemerintah, Johan mengaku belum tahu akan hal itu. Ia berkata, hal itu bisa saja terjadi tetapi sebaiknya ditanyakan ke Partai Demokrat langsung.

    “Hubungan Demokrat dan pemerintah ya biasa saja. Tapi kalau Demokrat merapat ke pemerintah, ya tanya ke Demokrat,” ujar Johan menegaskan.

    Baca juga: Berikut Poin-poin Revisi UU Ormas yang Diajukan Partai Demokrat

    Demokrat, dalam berbagai kesempatan, telah membantah berupaya mendekat ke pemerintah. Ketua Fraksi Demokrat DPR Edhi Baskoro Yudhoyono, misalnya, menyatakan bahwa partainya hanya menjaga hubungan baik dengan pemerintah, tak ada niat khusus tertentu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?