Bawaslu Sidangkan 7 Laporan Parpol Soal Pendaftaran Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim Asistensi Muhammad Zaid, anggota Bawaslu Kordinator Divisi Pengawasan Sosialisasi Mochammad Afifuddin dan anggota Bawaslu Kordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar memberikan keterangan pers mengenai pendaftaran partai politik Pemilu 2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta, 17 Oktober 2017. Menurut Bawaslu, terdapat 3 temuan dalam proses input data Sipol oleh partai politik yaitu, sistem informasi partai politik (sipol) ,Traffic Uploading data sipol dan sipol tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Tim Asistensi Muhammad Zaid, anggota Bawaslu Kordinator Divisi Pengawasan Sosialisasi Mochammad Afifuddin dan anggota Bawaslu Kordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar memberikan keterangan pers mengenai pendaftaran partai politik Pemilu 2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta, 17 Oktober 2017. Menurut Bawaslu, terdapat 3 temuan dalam proses input data Sipol oleh partai politik yaitu, sistem informasi partai politik (sipol) ,Traffic Uploading data sipol dan sipol tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan akan melanjutkan pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu 2019. Putusan ini merupakan hasil sidang pendahuluan atas laporan dari tujuh partai politik yang digelar hari ini.

    "Menetapkan laporan yang dilaporkan Saudara Yusril Ihza Mahendra memenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilanjutkan ke sidang pemeriksaan," kata Ketua Majelis sidang sekaligus Ketua Bawaslu, Abhan di Gedung Bawaslu pada Rabu, 1 November 2017.

    Baca: Menko Wiranto Ingin Bawaslu Tuntaskan Indeks Kerawanan Pilkada

    Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu pelapor yang perkaranya disidangkan hari ini. Yusril mewakili partai yang didirikannya, Partai Bulan Bintang, mendaftarkan dugaan pelanggaran administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Enam partai lainnya, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan Hendropriyono, Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Bhinneka Indonesia, PKPI kubu Haris Sudarno, Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, dan Partai Republik.

    Baca: Laporan Partai Idaman terhadap KPU Sudah Tercatat di Bawaslu

    Partai-partai politik ini dinyatakan tidak lengkap berkas pendaftarannya oleh KPU. Dengan demikian, ketujuhnya tidak memperoleh tanda terima pendaftaran dan tidak dapat mengikuti proses penelitian administratif dan verifikasi faktual.

    Berkas laporan perkara ketujuh partai ini teregister dengan nomor 001-007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017. Bawaslu akan menggelar sidang pemeriksaan besok, Kamis, 2 November 2017 dengan agenda mendengarkan poin-poin laporan dari pelapor. Selain itu, masih ada tiga partai pelapor lainnya yang belum disidangkan, yakni Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia (SRI), dan Partai Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.