Usai Yorrys, Ketua Bidang Hukum Golkar Rudy Alfonso Diperiksa KPK

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Markus Nari. TEMPO/Eko Siswono

    Markus Nari. TEMPO/Eko Siswono

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Rudy Alfonso memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi tersangka Markus Nari. Ia telah tiba di gedung KPK pukul 11.00 WIB.

    "Rudy Alfonso diperiksa sebagai penjadwalan ulang dari agenda pemeriksaan 27 Oktober 2017," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 1 November 2017.

    Baca: Diperiksa KPK, Yorrys Ditanya Markus Nari sampai Setya Novanto

    Rudy Alfonso diperiksa sebagai saksi dalam perkara menghalangi proses penyidikan dan persidangan serta memberikan keterangan tidak benar pada persidangan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan tersangka anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari. Markus diduga sebagai orang yang menekan Miryam S. Hariyani agar wanita itu memberikan keterangan palsu dalam persidangan Irman dan Sugiharto.

    Sebelumnya, mantan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai, telah diperiksa dalam kasus yang sama. Yorrys mengakui bahwa Rudy, yang juga menjabat Ketua Mahkamah Partai Golkar, dekat dengan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

    Baca: Kasus E-KTP, KPK Periksa Rudi Alfonso Terkait Markus Nari

    Pada persidangan Miryam, pengacara Elza Syarif membenarkan keterangan soal percakapan antara Farhat Abbas dan seseorang bernama Zul yang disebut sebagai petinggi Golkar di bidang hukum. Dalam pembicaraan Zul dengan Farhat Abbas, Elza mendengar bahwa Zul tidak setuju dengan cara Rudy Alfonso terkait dengan kasus korupsi e-KTP, karena Rudy merancang agar saksi-saksi mencabut keterangan dalam persidangan.

    Markus Nari dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.