PAN Putuskan Ikut Revisi UU Ormas

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, memberi nasi tumpeng pada Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional ke III di Bandung, Jawa Barat, 21 Agustus 2017. Rakernas PAN akan membahas persiapan pemilihan kepala daerah, program pemenangan pemilihan gubernur Jawa Barat 2018, termasuk membahas isu calon presiden yang akan diusung. TEMPO/Prima Mulia

    Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, memberi nasi tumpeng pada Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional ke III di Bandung, Jawa Barat, 21 Agustus 2017. Rakernas PAN akan membahas persiapan pemilihan kepala daerah, program pemenangan pemilihan gubernur Jawa Barat 2018, termasuk membahas isu calon presiden yang akan diusung. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, mengatakan partainya akan mendukung revisi terhadap Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). PAN memutuskan mendukung revisi setelah sebelumnya menolaknya sejak masih berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

    "Kan kami sudah kalah, ya sudah. Kami ikut saja. Sekarang mau direvisi, tentu kami dukung," ujar Zulkifli Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 November 2017.

    Baca: Berikut Alasan Pemerintah Minta Revisi UU Ormas Dipercepat

    PAN sempat berupaya agar Perpu Ormas tidak disahkan menjadi undang-undang. Namun, usahanya tersebut gagal lantaran kalah dalam pengambilan suara saat sidang paripurna.

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menuturkan pihaknya siap mendiskusikan perihal revisi ini dengan partai-partai lainnya. Salah satu pasal yang ingin diubah PAN adalah Pasal 82A. "Revisi memperbaiki terutama Pasal 82A itu kan, PAN setuju," kata Zulkifli.

    Pasal 82A dalam Undang-Undang Ormas mengatur tentang sanksi pidana terhadap anggota dan/atau pengurus ormas yang diduga melanggar aturan dengan ancaman penjara mulai enam bulan hingga seumur hidup.

    Baca juga: Tjahjo Kumolo: 3 Partai Penolak Perpu Ormas Bukan Anti-Pancasila

    PAN berharap revisi UU Ormas menyasar pula ke soal dihilangkannya mekanisme pengadilan sebelum pemerintah menjatuhkan sanksi. UU Ormas saat ini menjadikan pemerintah bisa menentukan sepihak mana ormas yang diduga melanggar. "Masa menteri yang memutuskan apa enggak ramai itu. Keputusan pengadilan saja ramai apalagi keputusan menteri, ya itu perlu kita sempurnakan," kata Zulkifli.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salip Menyalip Tim Sepak Bola Putra Indonesia Versus Vietnam

    Timnas U-23 Indonesia versus Vietnam berlangsung di laga final SEA Games 2019. Terakhir sepak bola putra meraih emas di SEA Games 1991 di Filipina.