Jusuf Kalla Kritik Sikap PAN yang Berseberangan dengan Pemerintah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla dan KH. Salahuddin Wahid di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, 29 Oktober 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Wakil Presiden Jusuf Kalla dan KH. Salahuddin Wahid di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, 29 Oktober 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang untuk kesekian kalinya berseberangan sikap dengan pemerintah. Terakhir soal pengesahan Perpu Ormas menjadi UU Ormas. JK menyebut sikap PAN tak etis.

    "Kurang etis. Tapi itu hak demokrasi masing-masing. Menteri yang di kabinet sama kader yang di fraksi juga bisa berbeda sikap," ujar JK saat ditanyai wartawan di kantornya, Selasa, 31 Oktober 2017.

    Baca juga: Jusuf Kalla Bertemu Gus Solah, Tepis Soal Pilgub Jatim

    PAN beberapa kali berbeda sikap dengan pemerintah terkait dengan berbagai kebijakan. Bulan Juli lalu, misalnya, PAN berbeda sikap dengan pemerintah perihal UU Penyelenggaraan Pemilu. PAN, saat itu, mempermasalahkan presidential threshold dan parliamentary threshold yang terlampau tinggi, masing-masing 20-25 persen serta 3,5 persen.

    Terbaru, PAN tidak mendukung pengesahan Perpu Ormas menjadi UU Ormas. Pertimbangan yang dipakai PAN adalah UU Ormas yang baru kurang menegaskan peran pengadilan dalam mekanisme pembubaran sebuah ormas dan kekhawatiran seseorang dipidana hanya karena menjadi anggota sebuah ormas bermasalah.

    JK berujar, pemerintah belum menentukan sikap apa pun terhadap aksi PAN yang terus berseberangan dengan pemerintah. Ia pun belum tahu apa dampak lebih lanjut dari sikap PAN tersebut terhadap koalisi pemerintah yang sudah terbangun.

    Baca juga: JK: Ketidakadilan Jadi Penyebab Konflik

    Meski begitu, Jusuf Kalla menegaskan bahwa sikap PAN bukanlah hal baru. Hal seperti itu, kata dia, biasa terjadi dalam pemerintahan apa pun. "Semua partai juga begitu. Hanya karena begitu kemudian dikritik, itu biasa terjadilah," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.