TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan gugatan praperadilan yang diajukan atas penetapan tersangka kasus korupsi helikopter Augusta Westland 101 atau Helikopter AW 101 oleh Irfan Kurnia Saleh tidak akan berpengaruh terhadap penyidikan yang dilakukan Pusat Polisi Militer TNI. Gatot mengatakan penyidikan POM TNI akan terus berjalan.
"Jadi TNI berjalan terus. Nanti kita lihat di pengadilan saja bagaimana," ujar Gatot saat ditemui di kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.
Baca: Praperadilan Kasus Heli AW 101, KPK: Berpengaruh pada POM TNI
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dalam kasus helikopter AW 101 pada 16 Juni 2017. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan penetapan tersangka ini merupakan kerja sama dengan penyidik POM TNI.
Irfan pun melawan dengan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan pun sudah memulai proses persidangan tersebut.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan POM TNI untuk menghadapi gugatan praperadilan atas kasus ini. Menurut Febri, praperadilan ini berpengaruh terhadap penyidikan yang dilakukan POM TNI.
Baca juga: Profil Hakim Sidang Praperadilan Kasus Heli AW 101
Gatot menambahkan, TNI tidak sembarangan dalam penetapan tersangka kasus AW 101. Dia mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan dengan perhitungan yang matang atas penyelidikan dan penyidikan POM TNI bersama dengan KPK. "Bukti-bukti sudah lengkap, kok," katanya.
Gatot Nurmantyo mengatakan proses penyidikan TNI tidak bergantung pada menang atau kalahnya praperadilan. Ia memastikan TNI akan terus melakukan penyidikan terkait dengan kasus helikopter AW 101 ini. "Bukan berarti di pengadilan sipil berhenti, ya, TNI berhenti, tidak," ucapnya.
