Kebakaran Pabrik Petasan, DPR Minta Klarifikasi Kemenaker

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menaker M Hanif Dhakiri (kiri) didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kedua kiri) dan Kapolres Metropolitan Tangerang Kombes Haryy Kurniawan (kanan) meninjau pabrik kembang api maut di Kosambi, Tangerang, Banten, 29 Oktober 2017. Kementerian tenaga kerja telah mencabut ijin usaha pabrik tersebut. ANTARA

    Menaker M Hanif Dhakiri (kiri) didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kedua kiri) dan Kapolres Metropolitan Tangerang Kombes Haryy Kurniawan (kanan) meninjau pabrik kembang api maut di Kosambi, Tangerang, Banten, 29 Oktober 2017. Kementerian tenaga kerja telah mencabut ijin usaha pabrik tersebut. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar rapat dengan pemerintah tentang peristiwa kebakaran pabrik petasan PT Panca Buana Cahaya di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Dewan memanggil perwakilan sejumlah instansi terkait.

    Dalam rapat tersebut, tampak hadir Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja, Maruli A. Hasoloan. Rapat ini dipimpin Ketua Komisi Tenaga Kerja Dede Macan Yusuf.

    Baca: Pabrik Petasan Kebakaran, Bupati Zaki: Semua Aspek Dievaluasi

    Dede mengatakan rapat ini digelar untuk menanyakan dan mengklasifikasikan kebakaran hebat yang terjadi pada 26 Oktober lalu. "Melihat kasus seminggu kemarin, terdapat musibah yang mengambil nyawa 48 tenaga kerja. Seharusnya kecelakaan kerja bisa dihindari jika melakukan aturan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.

    Baca: 4 Hari Bertahan, Atin, Korban Kebakaran Pabrik Petasan, Meninggal

    Dede memiliki beberapa poin yang akan ditanyakan. Di antaranya tentang keselamatan kerja, peran pemerintah daerah, dan izin pabrik.

    "Pertama, soal keselamatan kerja. Kedua, isu penggunaan tenaga kerja di bawah umur dan di bawah upah. Ketiga, belum terjadinya pembinaan dan pengawasan tenaga kerja di pabrik tersebut. Izinnya lengkap tapi tidak ada yang mengecek bahan yang tersedia di sana sehingga terjadi sebuah kondisi yang memprihatinkan," ujar Dede.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.